Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Mengerti akan pentingnya kebiasaan hidup bersih sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit, terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pun terus membangun sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
Salah satunya melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Agama (LPA) yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini.
Kementerian PUPR akan merealisasikan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPA yang tersebar di seluruh Indonesia.
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPA ini akan meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan, konstruksi pembangunan program ini ditargetkan dapat dimulai menjelang Idulfitri.
“Untuk program sanitasi pondok pesantren sampai saat ini masih tahap penyesuaian desain dan RAB yang dilakukan oleh konsultan perencana dan penyediaan tenaga fasilitator lapangan,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI beberapa saat lalu.
Selain ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPA ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.
Dengan total anggaran Rp1,2 triliun dan alokasi setiap unit sekitar Rp 200 juta, rencananya kegiatan ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 36.000 orang.
Di samping kegiatan pembangunan sanitasi pondok pesantren/LPA, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dengan total anggaran Rp3,8 triliun dengan target penyerapan 183.821 tenaga kerja.
Di antaranya yaitu kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di 2.099 lokasi dengan anggaran Rp976,6 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 1.500 kecamatan dengan anggaran Rp900 miliar, serta Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Sanimas) yang dilaksanakan di 5.510 lokasi dengan anggaran Rp 713,73 miliar.
Tak ketinggalan pula kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya (Pamsimas) yang dilaksanakan di 4.525 desa dengan anggaran Rp 943 miliar dan juga kegiatan kontraktual dengan skema padat karya yang dilangsungkan di 155 lokasi dengan anggaran Rp 224,9 miliar.
“Program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.