Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perindustrian Sulawesi Utara melepas ekspor produk perikanan dan pertanian sebanyak 15 ton atau senilai USD 90 ribu ke Jepang hari Rabu, (10/11/2021). Pelepasan ekspor dilakukan dengan memanfaatkan rute penerbangan langsung Garuda Indonesia dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Narita, Jepang. Hingga 2022, melalui bandara ini, ekspor produk pertanian dan perikanan ditargetkan bisa menembus 1.000 ton ke Jepang.
"Pelepasan ekspor ke Jepang ini merupakan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, para pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan sebagai bentuk upaya memperluas pasar produk-produk unggulan Sulawesi Utara ke pasar global, khususnya Jepang," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi di tempat terpisah.
Didi mengatakan, Kementerian Perdagangan berkomitmen terus meningkatkan ekspor produk potensial maupun jasa melalui berbagai kegiatan promosi, peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pelaku usaha ekspor, pengembangan produk, branding, pelatihan ekspor, informasi pasar ekspor, penjajakan bisnis, dan berbagai program lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga surplus neraca perdagangan.
Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan menuturkan, pelepasan ekspor ini merupakan bentuk sosialisasi pemanfaatan rute penerbangan langsung maskapai Garuda Indonesia dari Samratulangi ke bandara Narita di Jepang. Hal ini diharapkan menarik buyers luar negeri untuk melakukan kerja sama bisnis dengan pelaku usaha di daerah. Sehingga, dapat meningkatkan perekonomian daerah.
"Kami berharap pelepasan ekspor kali ini juga dapat memperluas penyebaran informasi fasilitas jalur penerbangan langsung untuk cargo dari Manado ke Jepang. Sehingga, semakin banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkannya dan berhasil mewujudkan ekspor 1000 ton dari Manado ke Jepang hingga 2022," imbuh Marolop.
Gelar Webinar Potensi Ekspor Produk Perikanan ke Pasar Jepang Pada kesempatan tersebut, lanjut Marolop, Kementerian Perdagangan bersama dengan Japan External Trade Organization (JETRO) sepakat berkolaborasi untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia, khususnya perikanan ke pasar Jepang.
Hal itu diwujudkan dengan melaksanakan seminar web (webinar) bagi pelaku usaha dengan tema "Potensi Pasar Produk Perikanan ke Pasar Jepang" di Manado, Sulawesi Utara, hari ini (11/11). Webinar menghadirkan tenaga ahli dari Jepang Shinpei Sasaki, Direktur Senior JETRO Jakarta Hojo, dan Project Executive JETRO Jakarta Arif.
Marolop mengungkapkan, webinar ini bertujuan menggali potensi, peluang pasar, hambatan, dan kendala dalam mengembangkan ekspor produk perikanan, khususnya mendorong ekspor produk perikanan Provinsi Sulawesi Utara ke pasar Jepang. Sehingga, dapat terjadi negosiasi dan kontrak dagang di kemudian hari yang turut meningkatkan nilai ekspor nonmigas Indonesia.
Menurut Marolop, webinar ini diselenggarakan di Sulawesi Utara karena merupakan salah satu daerah terbaik penghasil produk ekspor perikanan Indonesia, seperti ikan tuna, rumput laut, cumi-cumi, udang, ikan hias, dan lain-lain. Selain itu, tidak hanya menjadi hub perdagangan di wilayah Timur Indonesia, Sulawesi Utara juga mampu mengekspor langsung produk unggulan daerah dari Manado ke Jepang.
"Kami bersama JETRO dalam forum ini ingin berdiskusi terkait kesiapan dalam memenuhi permintaan produk kelautan dan perikanan dari buyers Jepang. Berdasarkan data ITC Trademap 2020, Jepang merupakan importir terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat dan Tiongkok dengan nilai impor pada 2020 sebesar 10,5 miliar," jelas Marolop.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar global periode Januari--Agustus 2021 tercatat sebesar USD 2,46 miliar atau meningkat 4,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia antara lain Amerika Serikat pangsa 37,51 persen, Tiongkok (20,79 persen), Jepang (10,71 persen), (Vietnam 3,94 persen), dan Malaysia (3,18 persen). (*)