TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini sedang melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap infrastuktur pelabuhan-pelabuhan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, di mana salah satu pelabuhan dimaksud adalah Pelabuhan Donggala.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Donggala dimulai dengan dilakukannya Penandatanganan Kontrak Package Civil Works (CW) Sea Port 1: Works for Reconstruction of Donggala Port antara Kementerian Perhubungan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada hari Jumat (11/2/2022) bertempat di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Penandatanganan Kontrak tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitation and Reconstruction of Port Facilities in Pantoloan, Donggala and Wani Port, Fandhika Putera Santoso dan General Manager Of Operation Department 4, PT Wijaya Karya (Persero) tbk, Hernowo Adrianto, dengan disaksikan oleh Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan, Direktur PT. Wijaya Karya (Persero) tbk dan para pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan salah satu agenda pemenuhan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini yang menjadi awal proses pekerjaan konstruksi Terminal Donggala.

"Kami berharap penandatanganan Kontrak kerja ini akan menjadi awal peningkatan yang baik dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian Indonesia," ujar Arif.

Arif menjelaskan dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak ini, dapat memberikan komitmen antar instansi/stakeholder untuk dapat melaksanakan pekerjaan seoptimal mungkin dalam rangka mengembalikan fungsi infrastruktur terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
 
Adapun Terminal Donggala sebagai Pelabuhan Pengumpul (PP) menjadi gerbang ekonomi dan mendukung perekonomian di daerah hinterland Kabupaten Donggala dan Sulawesi Tengah.

Saat ini Terminal Donggala masih beroperasi aktif dan melayani logistik masyarakat. Terminal Donggala akan lebih difokuskan pada market pelayanan kargo multipurpose dengan kapasitas 170.000 ton per tahun, pelayanan curah kering (Dry Bulk Cargo), dan pelayanan untuk kapal penumpang baik PELNI, Tol Laut, maupun Perintis.
 
"Pelayanan Pasca bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2018 cukup terbatas untuk operasional Pelabuhan, sehingga tugas pemerintah untuk mengembalikan fungsi pelayanan yang ada," ungkap Arif.

Selain itu, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga menjadi isu strategis pada Terminal Donggala untuk mendukung peningkatan market kargo curah kering di Terminal Donggala sebagai daerah penghasil material curah kering dan jarak lokasi yang berdekatan dengan lokasi IKN.
 
"Dengan adanya pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Terminal Donggala ini, diharapkan akan mengoptimalkan serta meningkatkan pelayanan publik yang menunjang perekonomian wilayah," ujar Arif.
 
Arif berpesan kepada PT Wijaya Karya selaku penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan Package Civil Works untuk dapat melaksanakan komitmen-komitmen yang telah disepakati dalam kontrak ini.

"Diharapkan dengan terlaksananya penadatanganan kontrak ini dapat memperlancar program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap infrastuktur pelabuhan-pelabuhan di Teluk Palu," tutupnya. (*)