TRIBUNNEWS.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali mengungkapkan bahwa pelaksanaan operasional haji 1443H/2022M berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala yang terjadi, namun sejauh ini hal tersebut telah dapat diatasi.
“Alhamdulillah, sampai hari ini Insya Allah pelaksanaan haji di Arab Saudi berjalan dengan baik, meski ada beberapa kendala tapi bisa diatasi dan teman-teman petugas haji Daker Makkah, Daker Madinah, dan Daker Bandara,” terang Nizar kepada media yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Makkah, Jumat (24/06/2022).
Nizar menjelaskan, memang terdapat beberapa kendala yang sifatnya administratif dan dapat diantisipasi, namun para petugas tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Misal ada perbedaan nama antara paspor dengan visa, kemudian ada juga nama sama tapi nomor paspor di visa dan paspor beda,” sambung Nizar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenag.
Terlebih, tambah Nizar, selama ini juga terus dilakukan evaluasi pelaksanaan agar jika terjadi masalah bisa dimitigasi sehingga dapat berjalan dengan baik.
Kemudian, terkait pelaksanaan fast track, Nizar menjelaskan bahwa layanan tersebut sudah lebih baik dan merupakan suatu perkembangan bagus yang perlu dipertahankan.
“Dulu ada koper terpisah, sekarang tidak ada, dulu terpisah suami istri bisa satu dengan lain sekarang tidak ada lagi,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, menurut Nizar, pelaksanaan operasional haji di Makkah juga berjalan baik karena jumlah jemaah menurun yakni hanya separuh kuota normal, yakni 220.000 jemaah.
“Semalam saya amati Masjidil Haram masih lancar orang thawaf, sa’i juga tidak ada kendala berarti, berjalan dengan baik, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai selesainya operasional haji,” tandasnya.
Terus Lakukan Evaluasi
Tim Pengawas Haji Inspektorat Jenderal Kementerian Agama juga mendorong Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1443H/2022M untuk memberikan atensi pada sejumlah layanan jemaah di momen jelang puncak ibadah haji sehingga mereka dapat beribadah lebih nyaman.
Nizar mengungkapkan terdapat beberapa peristiwa yang perlu mendapat atensi dari PPIH.
“Pertama, masalah joki pendorongan kursi roda karena aturan di masjidil haram tidak boleh ada orang yang di luar petugas khusus pendorong kursi roda,” kata Plt. Inspektur Jenderal Kemenag Nizar Ali.
Nizar meminta untuk dilakukan mitigasi agar jemaah tidak menggunakan jasa pendorong kursi roda tidak resmi tersebut. Menurutnya, informasi ini perlu untuk disampaikan kepada ketua rombongan setiap kloter saat mendarat di bandara menuju bus.
“Ketua rombongannya supaya diberi tahu agar anggota jemaahnya menghindari penggunaan jasa kursi roda tidak resmi, berkoordinasi dengan sektor khusus yang ada di Masjidil Haram untuk melanjutkan kepada para petugas yang ada di situ, mengomunikasikan dan kemudian negosiasi harga jasa pendorong kursi roda agar bisa lebih murah,” kata Nizar.
Selanjutnya, lanjut Nizar, terkait penataan jalur (reroute) bus shalawat di Kawasan Mahbaz Jin agar jemaah tidak perlu menyeberang jalan untuk naik bus shalawat yang akan mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram, pun sebaliknya saat kembali ke hotel.
“Perlu ada perubahan soal transportasi, karena terowongan yang ada di Mahbas Jin itu sedang perbaikan dan jemaah harus menyeberang jalan. Perlu adanya reroute ini perlu dikoordinasikan dengan perusahaan bus dan instansi terkait di Kota Makkah,” terang Nizar.
“Hal-hal lain, seperti persiapan Arafah, Muzdalifah,dan Mina dan hal-hal lainnya perlu dibahas bersama dan Alhamdulillah sudah ada tindak lanjutnya dalam hal ini,” tutup Nizar.