TRIBUNNEWS.COM, JAWA TENGAH - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, tujuan pembangunan dapat tercapai dengan melibatkan dialektika antarinstitusi, partai politik, dan pemerintah daerah. 

“Partai politik harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan dalam proses pembangunan,” ungkap Lestari, dikutip dari keterangan persnya, Sabtu (20/5/2023). 

Hal itu diungkapkan Lestari Moerdijat saat membuka acara Bimbingan Teknis dengan mengusung tema “Sinergisitas Partai Politik dalam Pembangunan Daerah”, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023). 

Turut hadir pada acara tersebut bakal calon legislatif (caleg) kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Tengah (Jateng) dari Partai NasDem dan pengurus DPW Partai NasDem Jateng sebagai peserta bimbingan teknis. 

Hadir pula Dr. Zulkifli, S.Pt., M.M (Ahli Perencanaan Daerah) dan Ahmad Baidhowi AR (Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik) sebagai narasumber. 

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan pandangan terkait konsep partai politik dari waktu ke waktu. 

Pada 1770, Edmund Burke seorang filsuf sekaligus ekonom, ungkap Rerie sapaan akrabnya, merumuskan bahwa partai politik adalah  sebuah kelompok beranggotakan laki-laki dan perempuan yang bersatu atas dasar gagasan politik yang sama untuk memajukan kepentingan nasional. 

“Kelompok tersebut, masih mengutip pendapat Edmund Burke, yakni memiliki nilai, minat dan latar belakang pemikiran searah yang mengakomodasi perbedaan dan persamaan untuk berjalan bersama menuju satu tujuan,” ujarnya. 

Namun, legislator dari Dapil II Jateng itu menambahkan, pada awal abad XX, memasuki abad modern, konsep partai politik bergeser menjadi sebuah organisasi elit dengan seperangkat sistem politik yang kompleks. 

“Padahal dalam konteks pembangunan daerah, partai politik juga harus mengakomodasi kepentingan nasional yang direalisasikan selain dalam bentuk pembangunan fisik, juga sumber daya manusia,” jelasnya. 

Dengan demikian, kata dia, partai politik juga harus mampu menjadi institusi pengasah nalar politik melalui pembelajaran berbasis visi dan ideologi, mengedepankan budaya berpikir kritis, dan menyajikan kebaruan berbasis pengetahuan ilmiah.

“Selain itu, partai politik juga harus menjadi wadah kesadaran sosial akan kepentingan nasional dengan mengedepankan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas negeri ini,” katanya.