TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjadi pemateri utama dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan di Kurnia Covention Hall, Ngawi, pada Minggu (9/7/2023). Sosialisasi yang digelar atas kerja sama MPR dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Ngawi itu dihadiri oleh sekitar 200 tokoh masyarakat yang berasal dari Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Kepada wartawan, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengucapkan syukur atas antusiasme para tokoh saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Menurutnya, antusiasme para tokoh masyarakat dari kalangan juru dakwah tersebut menandakan bahwa mereka yang tinggal di daerah juga masih tetap mencintai Pancasila, melaksanakan UUD, ingin NKRI tetap terjaga, dan menghargai adanya ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

“Hal menggembirakan seperti ini sangat dipentingkan, diapresiasi, disegarkan dan disebarluaskan, apalagi di tahun politik, agar kegiatan nasional menuju pesta demokrasi dengan Pemilu 2024 akan benar-benar bisa dilaksanakan dengan sukses, menghadirkan hasil yang bisa memajukan Indonesia, yang benar-benar sesuai harapan Rakyat,” ujarnya.
 
Lebih lanjut, HNW menjelaskan tentang kecintaan warga kepada Tanah Air di tengah maraknya pihak-pihak yang khawatir terhadap terpecah belahnya bangsa.

“Namun dalam sosialiasisi di Ngawi itu, kita melihat dan menemukan warga bangsa yang sangat mencintai Indonesia, Pancasila, UUDNRI 1945, dan ingin mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka,” ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah itu.
 
Dalam sosialisasi, HNW mengingatkan kepada peserta tentang pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dijelaskan pula,  Empat Pilar MPR merupakan kesepakatan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi, sekaligus warisan perjuangan dan keteladanan bapak dan ibu bangsa untuk  generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, dan warga bangsa Indonesia yang akan bertemu dengan tahun 2045, seratus tahun sesudah Indonesia merdeka agar tragedi yang bisa menghancurkan eksistensi bangsa dan NKRI tidak terulang.

“Saya juga mengingatkan ada bagian dari sejarah yang tidak boleh terulang lagi, seperti kolonialisme dan separatisme, maupun pemberontakan PKI yang dikenal dengan istilah Madiun Affair,” imbuh HNW.

Sebagai informasi, pada September tahun 1948, terjadi pemberontakan oleh PKI dari Madiun, yang berbatasan dengan Ngawi. Pemberontakan yang dilakukan PKI mengimbas di daerah sekitar Madiun seperti Ngawi, Ponorogo, Magetan, hingga Wonogiri, Jawa Tengah yang memakan banyak korban termasuk dari pejabat daerah (Gubernur Jawa Timur, Suryo), dan para ulama, santri, serta pesantren.
 
Diharapkan melalui sosialisasi ini, para warga menjadi paham dan melaksanakan Pancasila sehingga bisa mencegah dan mengkoreksi tumbuhnya ideologi terlarang maupun penyimpangan dalam melaksanakan Empat Pilar MPR RI itu. Selain itu, HNW berharap masyarakat semakin memahami agar makin mencintai Indonesia.

”Dengan ber-Pancasila maka kita mencegah tumbuhnya ideologi komunisme, separatisme, dan hal-hal lain yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, maupun menghambat terwujudnya cita2 Indonesia Merdeka karena tidak benarnya pelaksanaan 4 pilar MPR RI itu,” tegasnya.
 
"Kepada peserta, alumni Universitas Madinah, Saudi Arabia, itu mengingatkan pada tahun 2024, Indonesia akan menggelar berbagai macam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Masalah pemilu yang merupakan ketentuan baru dalam UUD, diatur dengan jelas dalam UUDNRI tahun 1945. Pasal 22 (e) Ayat (1) dengan tegas menyebut azas Luber Jurdil, dan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,” tambahnya.
 
Terakhir, HNW juga menginginkan agar Pemilu yang digelar dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas, sehingga diperolah hasil juga berkualitas sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diharapkan para bapak bangsa.

"Para peserta sosialisasi di Ngawi yang terdiri dari banyak tokog masyarakat, tokoh agama dan juru dakwah diharapkan juga dapat mensosialisasikan hal ini, agar rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini atau menjual murah kedaulatan yag telah diberikan oleh UUD, melainkan memaksimalkannya agar dapat berkontribusi menghadirkan kemajuan dan kemakmursn bagi Rakyat dan Negara Indonesia melalui Pemimpin dan Wakil Rakyat yang mereka pilih secara benar” pungkasnya.(*)