TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah isu strategis dan tantangan yang akan dihadapi dalam Bidang Perkapalan dan Kepelautan mulai dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perkapalan dan Kepelautan yang berlangsung selama empat hari mulai tanggal 29 Agustus - 1 September 2023 di Hotel The Alana, Yogyakarta.

Acara Rakornis ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi. Dalam sambutannya Antoni menyampaikan bahwa bidang perkapalan dan kepelautan adalah unsur utama dalam peran negara sebagai flag state sesuai ketentuan dalam Unit Nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS).

"Sebagian besar peran negara sebagai flag state ini dilaksanakan oleh lima Sub Direktorat yang ada di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, yang masing-masing menghadapi tantangan dan isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang membutuhkan kerja sama dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut," ujar Capt. Antoni.

Baca juga: Pertahankan Status White List, Kemenhub Terbitkan Aturan Pengawasan Kelaiklautan Kapal Indonesia

Lebih lanjut ia menyebutkan tantangan yang dihadapi dalam hal perkembangan teknologi, di antaranya terkait penerapan Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), Green-House-Gas (GHG), Wing-In-Ground (WIG) Craft, yang menuntut kesiapan aturan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

"Sedangkan yang terkait performa kapal berbendera Indonesia, tantangan yang dihadapi termasuk mempertahankan status Indonesia dalam kategori white list, rencana pendelegasian statutori ke badan atau organisasi selain BKI, pelaksanaan uji petik, termasuk juga upaya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di laut" jelasnya.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi di bidang kepelautan juga cukup berat termasuk masih adanya peredaran ijazah palsu, pengaturan pengawakan kapal-kapal tradisional, keberadaan SIUPPAK yang tidak merata di semua daerah, SIUPPAK sektor perikanan, serta tumpang tindih aturan dengan Kementerian atau Lembaga lainnya, yang semuanya perlu segera diselesaikan.

Baca juga: Gelar FGD, Kemenhub Akan Segera Tetapkan Alur Masuk Pelabuhan Kelapis/Malinau

Isu strategis lain yang juga memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk dari Kementerian dan Lembaga, yaitu persiapan Indonesia menghadapi IMO Member State Audit State (IMSAS) yang dijadwalkan akan terlaksana pada bulan Februari 2025.

"Saya berharap kita semua dapat berkolaborasi, bersinergi, saling memberikan masukan dalam menghadapi semua tantangan di bidang perkapalan dan kepelautan sehingga tantangan dan isu-isu strategis dapat kita selesaikan dengan baik," tutup Antoni.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakornis ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas kelaiklautan kapal antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Baca juga: KNKT Gabung di Tim Investigasi Gabungan Bersama Kemenhub dan AHM Sigi Rangka eSAF

“Kami berharap melalui Rakornis ini, kita semua dapat meningkatkan kinerja yang profesional, melayani, inisiatif dan efisien sebagaimana tema yang kami usung pada Rakornis tahun ini,” kata Hartanto.

Dalam kegiatan Rakornis ini, terdapat 350 orang peserta perwakilan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Asosiasi, BUMN, dan Sekolah Pelayaran di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. (*)