TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Forum Kader Pemuda Bela Negara. Bamsoet menekankan, pentingnya partisipasi warga negara dalam upaya bela negara dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan cara. Termasuk dengan cara terlibat aktif menyukseskan Pilkada Serentak 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat yang berakhir dengan penuh kebahagiaan. Sehingga Pilkada pada November 2024 nanti tidak menghasilkan residu yang memecah belah bangsa.

"Seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit (sophisticated). Upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik ideologi, dan beragam ancaman lainnya yang bersifat soft power," ujar Bamsoet usai menerima Forum Kader Pemuda Bela Negara, di Jakarta, Kamis (5/9/24).

Hadir antara lain, Ketua Umum Forum Kader Pemuda Bela Negara I Putu Bagus Padmanegara, dan Sekretaris Jenderal Forum Kader Pemuda Bela Negara Afgan Mabdanur Ramadhani.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dari sisi kebijakan pemerintahan, program hilirisasi sumber daya alam dan ekonomi hijau juga merupakan contoh mengimplementasikan semangat bela negara dalam menjaga kedaulatan perekonomian nasional.

Baca juga: Terima Pengurus FKPPI DKI Jakarta, Bamsoet Ungkap Film Anak Kolong Siap Tayang di Bioskop November

Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel global diperkirakan mencapai 3,6 juta metrik ton pada 2023. Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia pada 2023 dengan perkiraan volume produksi 1,8 juta metrik ton, berkontribusi 50 persen terhadap total produksi nikel global.

"Hilirisasi dan ekonomi hijau telah menjadi peluang Indonesia dalam mendorong kemajuan dan memperkuat perekonomian nasional. Jika hilirisasi nikel mampu diikuti oleh hilirisasi tambang lainnya seperti bauksit, tembaga, atau produk ekspor lain seperti CPO, rumput laut, dan sebagainya, maka 10 tahun mendatang Indonesia akan menghasilkan pendapatan per kapita sebesar Rp 153 juta," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, semangat bela negara juga harus diimplementasikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Terlebih saat ini Indonesia memiliki momentum emas dengan hadirnya bonus demografi. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen nya, atau sebanyak 227 juta jiwa adalah kelompok usia produktif.

Bonus demografi hanya akan menjadi kemubaziran yang sia-sia, jika gagal untuk mendayagunakan segala potensi yang dimiliki secara optimal. Bahkan, berlimpahnya usia produktif yang tidak terserap oleh pasar kerja, justru akan menjadi “beban” bagi pembangunan.

"Kita perlu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah sukses memanfaatkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. Kunci keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan bonus demografi, adalah dengan mempersiapkan sebaik-baiknya sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pembangunan. Keberlimpahan tenaga kerja yang siap diserap oleh pasar tenaga kerja, menjadi modal sumber daya yang menopang pertumbuhan ekonomi, dan tidak justru menjadi “beban pembangunan," pungkas Bamsoet. (*)