TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Dr. K.H. Jazilul Fawaid, SQ, MA, menyebutkan Indonesia akan memasuki periode suksesi kepemimpinan pada Oktober mendatang, baik pada level legislatif (MPR/DPR/DPD RI) maupun suksesi kepala negara dan kepala pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen-momen krusial tersebut perlu dijaga agar menjadi momentum kebangkitan Indonesia dengan mewujudkan stabilitas keamanan yang senantiasa kokoh dari waktu ke waktu. Penerapan cara pandang dan mekanisme keamanan komprehensif merupakan kunci utama untuk mewujudkan stabilitas politik dan  keamanan nasional.

"Konsepsi keamanan komprehensif ini sangat perlu untuk dikedepankan dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan keamanan nasional, serta pilar utama yang mendukung kelancaran pembangunan nasional," katanya dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, menjelaskan konsepsi keamanan komprehensif (comprehensive security) memadukan dua hal, yakni keamanan tradisional dan non-tradisional. "Para pemangku kepentingan dalam konsepsi keamanan komprehensif melibatkan banyak pihak, yakni instansi-instansi pemerintah terkait, pihak swasta, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat selaku penerima manfaat (beneficiary)," terang Jazilul Fawaid yang juga anggota Komisi III DPR RI.

Gus Jazil melanjutkan konsepsi keamanan komprehensif sejatinya bukanlah terminologi baru. Apabila merujuk pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Hanneg), maka doktrin pertahanan nasional Indonesia adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Doktrin ini meletakkan tanggung jawab pertahanan dan keamanan nasional kepada seluruh rakyat atau komponen bangsa, tanpa kecuali.

Baca juga: Gus Jazil Tekankan Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila Menghadapi Era Disrupsi

"Hal ini segaris pemaknaannya dengan konsepsi keamanan komprehensif yang meletakkan tanggung jawab keamanan tidak hanya pada TNI dan Polri saja, tapi juga melibatkan partisipasi seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan," kata Wakil Ketua Umum PKB ini.

Menurut Gus Jazil,  TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara juga sejatinya telah menerapkan model keamanan komprehensif dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pemilahan antara tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

Gus Jazil memberi contoh penerapan model keamanan komprehensif adalah dalam penanganan KKB di Papua yang kerap melakukan kekerasan bersenjata, tidak hanya kepada TNI dan Polri saja yang bertugas, tapi juga menyasar masyarakat sipil yang berstatus sebagai non-kombatan. Kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua sekilas hanya berdimensi keamanan, yakni keamanan yang sifatnya konvensional. 

Akan tetapi, apabila ditelisik lebih jauh apa yang menjadi akar permasalahan dan tuntutan yang disuarakan oleh KKB, maka dimensi keamanan tersebut bisa meluas pada dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Akar persoalan di Papua sangat kompleks, sehingga tidak bisa dibatasi dengan satu pendekatan saja untuk memahami dan memformulasi solusinya.

Merujuk pada kondisi Indonesia saat ini, lanjut Gus Jazil, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini cukup kompleks. Aksi kekerasan bersenjata oleh KKB di Papua masih berlangsung secara intensif, jaringan terorisme belum sepenuhnya ditumpas karena bersalin rupa menjadi sel-sel tidur yang terus berupaya mencari momentum untuk begerak, konflik sosial yang sifatnya vertikal dan horizontal masih sangat mungkin terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat dan pengaruh penggunaan politik identitas oleh oknum-oknum tertentu, generasi muda banyak yang terjebak pada pada perilaku anarkis seperti geng motor dan penyalahgunaan narkoba.

Di ranah siber, ancamannya lebih serius karena menjadi “kendaraan” bagi pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan Indonesia melalui penyebaran paham asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, seruang jihad untuk melawan pemerintah, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian pada setiap gelaran kontestasi elektoral, hingga pencurian data pribadi yang melanggar privasi warga negara dan kedaulatan negara. Kasus pembobolan dan pencurian data pribadi ini menyasar instansi-instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, lembaga perbankan, KPU, bahkan pernah menyasar DPR RI. 

"Beragam AGHT yang dihadapi oleh Indonesia tersebut perlu dilihat dan diurai permasalahannya melalui pendekatan keamanan komprehensif untuk mencapai hasil yang optimal," pungkasnya.