TRIBUNNEWS.COM - Masih banyaknya infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman dan terluar NKRI, yang masih jauh dari kata layak, membuat tekad pemerintah memperbaiki dunia pendidikan tidaklah mudah. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD A. M. Akbar Supratman saat menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge. Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue. 

Pada acara yang berlangsung di Denpasar Bali, Jum'at (13/12/2024), A.M Akbar Supratman menjelaskan masih banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. Sehingga para guru terpaksa mengajar beberapa kelas sekaligus.

Bahkan masih ada siswa-siswi yang belajar di tempat yang tidak layak. Juga, banyak sekolah yang tidak ditunjang infrastruktur jalan dan jembatan yang memadahi. Akibatnya, saat harus berangkat atau  pulang dari sekolah, murid dan para guru harus berjuang keras bahkan menyabung nyawa, apalagi saat musim penghujan seperti sekarang.

"Karena itu, dibutuhkan campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk melengkapi kekurangan tersebut. Termasuk oleh anggota legislatif,  MPR, DPR dan DPD. Mereka bisa menyampaikan keluhan serta aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya ditingkat pusat. Apalagi, bagi anggota DPD, mereka harus lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, termasuk urusan pendidikan," ungkap A.M Akbar Supratman. 

Selama,  ini menurut Akbar, sebagian  anggaran pendidikan sudah terserap untuk meningkatkan gaji para guru, baik negeri maupun swasta.

Ke depan pemerintah masih akan menambah anggaran honorarium para pengajar dan memberikan makan bergizi gratis bagi siswa.

Artinya, bukan tidak mungkin anggaran yang  digunakan untuk memenuhi  infrastruktur pendidikan tidak sebanyak sebelumnya. 

Selain masalah infrastruktur, kemajuan dunia pendidikan di Indonesia juga terkendala dengan tingginya masalah kemiskinan, pengangguran dan kelaparan.

Karena itu, langkah Presiden Prabowo yang fokus memberantas kemiskinan, pengangguran dan kelaparan adalah pilihan yang tepat. 

Baca juga: Hadiri KNPI Fair 2024, Waka MPR Akbar Supratman Dukung Kegiatan Yang Berdampak Positif Untuk Pemuda

"Berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan tekadnya untuk memerangi  ketiga persoalan tersebut, sampai ke akar-akarnya. Dan menjadikan masalah kemiskinan, pengangguran juga  kelaparan sebagai  pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat," tambah Akbar.

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Apalagi, pemerintah pusat sudah bertekad menyelesaikan sebagian  persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Yaitu kemiskinan, pengangguran dan kelaparan. 

"Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang menghambat kemajuan dunia pendidikan. Kalau masalah kemiskinan, pengangguran dan kelapaan selesai, keinginan meningkatkan mutu dunia pendidikan akan lebih mudah," pungkas Akbar.

Baca juga: AM Akbar Supratman: Membumikan Empat Pilar MPR dengan Usung Tema SDGs dan Asta Cita