TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Kamis (26/6/2025) siang. Pertemuan dilakukan untuk mendiskusikan pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial.

Usai pertemuan, Gus Ipul menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.

“Kita akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.

Gus Ipul juga menyampaikan permohonan maaf jika saat ini T erdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya. Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ada yang layak dan ada yang tidak berhak menerima. Yang tidak berhak menerima tentu dialihkan ke KPM yang berhak menerima.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Kawal Bansos dan Sukseskan Sekolah Rakyat

“Kami mohon maaf jika ada pengalihan bansos ke KPM lain, karena itu semata-mata berdasarkan pembaruan data DTSEN. Kami ingin memastikan bantuan betul-betul diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.

Langkah strategis ini diharapkan memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pematangan digitalisasi Bansos juga segera dimatangkan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.