TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).

Didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico, serta Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh dan Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan, Mensos menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti gagasan Presiden terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang telah mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama tim inti Kementerian Sosial bisa menyampaikan laporan rinci tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan. Beliau (Presiden) tadi memberikan arahan-arahan penting agar ke depan perencanaannya lebih matang,” ujar Gus Ipul. 

Presiden Prabowo, menurut Gus Ipul, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaan siap.

Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh menekankan bahwa saat ini Sekolah Rakyat telah memasuki tahap implementasi nyata, bukan lagi sebatas wacana.

“Kalau kemarin kita masih merumuskan ide dan gagasan, sekarang ini real pelaksanaannya. Kami melihat tim Kemensos dan jejaringnya all out untuk merealisasikan program ini dengan sangat baik,” kata Prof. Nuh.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Lapor ke DPR, Serapan Anggaran Kemensos 2025 Capai 70 Persen

Ia juga menekankan pentingnya penerapan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Prinsip pertama adalah bahwa program ini harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara sistematis. 

Dengan ukuran yang tepat, efektivitas program dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan, sehingga arah pengembangannya tetap sesuai dengan tujuan awal.

Prinsip kedua adalah keterjangkauan atau achievable, di mana perencanaan program harus realistis dan bisa dicapai oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan. 

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap hasil pelaksanaan program harus dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan sumber daya serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

Prof. Nuh menjelaskan bahwa ukuran-ukuran keberhasilan akan mulai terlihat dalam 3 bulan ke depan atau satu semester pertama, dan akan diumumkan secara terbuka.

“Intinya, Kemensos sangat serius memastikan Sekolah Rakyat ini berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” pungkasnya.

Baca juga: Kemensos dan Kemenparekraf Bersinergi Susun Kurikulum Kreatif bagi Sekolah Rakyat