TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai langkah mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden. Rakornas tersebut dijadwalkan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi bagian dari kesinambungan agenda koordinasi nasional sekaligus mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakornas 2026 dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara lebih cepat dan efektif.
Baca juga: Kemendagri Minta Analisis Dampak Kebijakan di Daerah Manfaatkan Big Data
“Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden melalui sinergi pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor atas isu-isu strategis, serta menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan,” ujar Benni di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Dalam Rakornas tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Unsur TNI dan Polri juga dijadwalkan hadir sebagai narasumber.
Berbagai program strategis Presiden akan menjadi fokus pembahasan, antara lain kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, serta penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan dibahas dalam konteks pengamanan, penegakan hukum, dan pengawasan guna memastikan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diperkirakan akan dihadiri sekitar 4.453 peserta. Mereka terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Seiring dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemendagri mengimbau masyarakat, khususnya di sekitar lokasi Rakornas, untuk menyesuaikan dengan potensi peningkatan aktivitas dan mobilitas selama kegiatan berlangsung. Kemendagri bersama pihak terkait akan memastikan penyelenggaraan Rakornas berjalan tertib, aman, serta meminimalkan gangguan bagi masyarakat, termasuk melalui pengaturan lalu lintas dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Sekjen Kemendagri: Pemda Perlu Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Menjelang Ramadan
Baca tanpa iklan