TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, terdapat lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua 2026. Menurutnya, penambahan tersebut terjadi setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua. Dimana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," kata Gus Ipul.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri yang membahas Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Rapat dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Gus Ipul menjelaskan, setiap triwulan, Kemensos menyalurkan bansos berdasarkan DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS. Ia mengatakan, perubahan data penerima bantuan merupakan hal yang wajar.

"Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: Kemensos Bentuk Tim Khusus Dalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

Gus Ipul mengungkapkan, Kemensos bersama BPS dan pemerintah daerah terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN yang menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 70 ribu Operator Data Desa yang terlibat dalam pembaruan data tersebut.

"Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa," ungkapnya.

"Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data," tambahnya menjelaskan.

Data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.

"Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat," jelasnya

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya telah melakukan pemutakhiran DTSEN. Data terakhir yang dimutakhirkan adalah untuk triwulan kedua 2026.

"Dimana di dalam DTSEN versi II 2026 ini atau di triwulan II 2026 ini, jumlah penduduk yang teregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta orang," kata Amalia. (*)

Baca juga: Mensos Gus Ipul Kecam Kasus Kekerasan Seksual di Pati, Tegaskan Perlindungan Korban