Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Dinas Kesehatan Jawa Timur menggelar diskusi bertajuk Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dalam Rangka GNMPO (Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Obat).
Diskusi ini diikuti oleh petugas kesehatan, dosen fakultas farmasi, wakil organisasi profesi IAI, darma wanita, PKK Provinsi Jatim, toko masyarakat dan toko agama.
Drs. Arif Zaidi. Apt, Kepala Kasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Jatim (Farkalkes) menuturkan kegiatan ini menjadi upaya dinas kesehatan Jatim mengedukasi masyarakat terkait pentingnya cerdas mengonsumsi obat.
Mengingat jumlah tenaga medis khususnya apoteker di berbagai wilayah tidak tersebar merata.
"Masyarakat kita seringkali membeli obat yang ada iklannya di televisi. Lalu mereka beli mengikuti saran tetangga yang pernah mengonsumsi obat yang dijual bebas tersebut."
"Misalnya meriang dan sakit kepala, beli Parasetamol. Eh tetangga bilang asmefenamat lebih manjur. Akhirnya di double, kan bisa over dosis," terangnya, Rabu (23/11/2016).
Arif melanjutkan untuk itu Dinkes Jatim mengundang perwakilan toko masyarakat, apoteker, dan ahli farmasi untuk hadir mengikuti diskusi sebagai upaya pertama sebelum sosialisasi kepada masyarakat luas.
"Mengonsumsi obat yang dijual bebas di pasaran tanpa resep dokter berbahaya untuk tubuh. Jika dilakukan terus menerus, efeknya bisa semakin berbahaya seperti gagal ginjal," tambah drg Vitria Dewi, M.Si, pemateri diskusi sesi II.
Arif Zaidi, membenarkan jika ini adalah peran tenaga medis, khusunya bagi para apoteker. Namun pada kenyataannya jumlah dan penyebaran apoteker belum bisa merata.
"Apoteker belum menjadi tenaga kerja strategis saat ini. Setahun hanya ada 600 yang kita lulusan, dan 700an yang praktek kerja. Itu pertahun. Tapi kan tersebar di industri farmasi, kosmetik, obat tradisional," ulasnya.
Menurut Arif kebanyakan apoteker banyak di kota. Sementara di desa-desan dan puskesmas sanhat jarang. Ada beberapa faktor di antaranya pengangkatannya belum bisa terakomodir dengan jalur PNS.
Belum lagi puskesmas tidak bisa mengagkat pegawai sendiri sedangkan tenaga honorer, tidak mudah perlu mekanisme.
"Itu kendala penyebaran tenaga medis apoteker sehingga belum bisa merata untuk. Tapi kita akui apoteker kurang melakukan pemberdaayaan kepada masyarakat. Untuk itu hari saat ini kita gembleng apoteker yang ada," tambahnya menjelaskan.
Wardah, salah satu warga perwakilan Surabaya sekaligus anggota Darma Wanita Provinsi Jatim mengaku senang dengan upaya Dinkes Jatim.
Menurutnya masih banyak masyarakat yang sembarangan mengonsumsi obat yang dijual bebas itu.
"Setelah ini kami upayanya memberikan informasi melalui wakil di masing-masing daerah. Setiap even tertentu sesuai program yang sudah berjalan," ujarnya.