Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Ganjar dinilai melawan keputusan PDIP.

Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

"Jadi, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP,” kata Jamiluddin Ritonga, Rabu (19/10/2022) dilansir Tribunnews. 

"Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," lanjutnya. 

Jamiluddin mengatakan, Ketua Umum PDIP bisa saja memecat Ganjar lantaran dianggap sudah mendahului keputusannya.

Lebih lanjut ia memandang, pernyataan Ganjar itu disampaikan lantaran kader PDIP tersebut sudah memiliki sinyal bakal diusung oleh partai lain.

Namun, lanjut dia, parpol lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP.

Sebab menurut Jamiluddin, partai lain yang bakal mendukung ganjar menjadi capres menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar.

Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres.

“Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader,” tuturnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Reza Deni/Naufal Laten)