Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya terkait sanksi yang diterima Ketua DPC PDI-P Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang mendapatkan sanksi peringatan keras dan terakhir dari DPP PDI-P.
Sanksi peringatan keras dan terakhir ini didapat imbas dari dukungan yang diberikan FX Rudy kepada Ganjar untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Ganjar menilai jika sanksi yang diterima mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi suatu peringatan.
Agar natinya PDI-P bisa menjadi suatu partai yang lebih solid dan kompak.
"Enggak apa-apa itu jadi peringatan, kan jadi solid lah partai dalam satu kekompakan," kata Ganjar dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (27/10/2022).
Lebih lanjut Ganjar menilai jika pemanggilan dan pemberian sanksi dari DPP PDI-P kapada FX Rudy adalah suatu hal yang baik.
Baca juga: VIDEO Dukung Ganjar di Pilpres 2024, FX Rudy Dapat Sanksi Peringatan Keras & Terakhir dari PDIP
Karena melalui pemanggilan dan pemberian sanksi itu berarti partai berupaya untuk saling mengingatkan para kadernya.
"Baik juga si saling mengingatkan," imbuh Ganjar.
Perlu diketahui sebelum memanggil FX Rudy, DPP PDI-P telah lebih dulu memanggil Ganjar Pranowo.
Pemanggilan Ganjar tersebut bertujuan untuk klarifikasi pernyataan Ganjar yang disebut siap untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca juga: Bicara Capres Kenapa Sanksi Kepada FX Rudy Lebih Berat Ketimbang Ganjar Pranowo, Alasan PDIP Begini
Namun Ganjar hanya mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dari DPP PDI-P.
Berbeda dengan FX Rudy yang mendapatkan sanksi peringatan keras dan terakhir.
Menurut Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun FX Rudy adalah kader senior, sehingga sanksi yang diberikan harus lebih berat.
Komarudin pun menegaskan bahwa terkait capres dan cawapres seluruhnya adalah kewenangan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Kader PDIP Dilarang Sebut Nama Capres sebelum Mega: Ganjar Disanksi Teguran, FX Rudy Hampir Dipecat
Sehingga Komarudin meminta semua kader PDI-P untuk bisa tertib, tanpa terkecuali.
"Calon presiden dan calon wakil presiden adalah kewenangan ibu Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader tertib tanpa kecuali."
"Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudyatmo," terang Komarudin.
Baca juga: Komarudin Watubun Sampai Bergetar Sebut Sanksi Keras untuk FX Hadi Rudyatmo, Teman Seperjuangan
Reaksi FX Hadi Rudyatmo Setelah Mendapat Sanksi Peringatan Keras dan Terakhir
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menerima dengan penuh tanggung jawab sanksi yang diberikan DPP PDIP kepadanya.
Hal tersebut disampaikan Rudy, di kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).
Rudy mengatakan, sebagai kader senior partai PDIP, ia memiliki prinsip, sikap dan komitmen terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip, sikap, dan komitmen terhadap Ketum PDIP ibu Prof Hajah Megawati Soekarnoputri," kata Rudy, di Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Oleh karena itu, Rudy mengatakan, dia menerima sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan PDIP kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
Baca juga: PDIP Beri Sanksi Keras FX Rudy soal Ganjar: Kami Tak Pandang Bulu, Kader Senior Sanksi Lebih Berat
"Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Kemudian, ia menegaskan, kedepannya akan memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) sesuai keputusan kongres PDIP.
"Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh ibu Ketum, yang diberi mandat oleh kongres partai," kata Rudy.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Baca juga: Profil FX Rudy yang Disanksi Peringatan Keras dan Terakhir oleh PDIP Soal Dukung Ganjar Jadi Capres
Adapun sanksi itu diberikan terkait pernyataan Rudy yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan, Rudy tela melanggar keputusan Kongres V PDIP karena telah bicara calon presiden dan calon wakil.
Pada Kongres tahun 2019 itu, telah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegang penuh kewenangan terkait calon presiden dan calon wakil presiden.
"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu Megawati Soekarnoputri, seluruh kader tertib, tanpa kecuali," kata Komarudin saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Malvyandie Haryadi)