Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, hingga kini pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan partai politik manapun termasuk kepada PKB dan Gerindra yang diketahui sedang mesra untuk menjalin koalisi.
Hal itu diungkapkan oleh Hasto sekaligus merespons soal adanya kemungkinan PDIP merapat ke PKB-Gerindra.
"Kalau komunikasi kan terus menerus kita lakukan. Kita partai yang tidak pernah menutup diri," kata Hasto kepada awak media saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Kata Hasto, sejauh ini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merupakan partai yang mengedepankan semangat kerjasama politik. Terlebih untuk kebaikan bangsa Indonesia.
Kendati begitu, Hasto masih belum dapat membeberkan perihal perkembangan komunikasi PDI-P termasuk soal koalisi.
Baca juga: Profil Arif Wibowo, Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan PDIP Periode 2019-2024
Apalagi, saat ini Indonesia masih fokus pada beberapa pemulihan termasuk soal ekonomi.
"Dan akibat perang Rusia-Ukraina. Dan ini harus dimitigasi sebaik-baiknya, itu yang mengerucut," ucap dia.
Kendati demikian, kata Hasto, konsolidasi dalam upaya membangun kerja sama politik itu merupakan upaya yang baik.
Hal itu didasari karena, akan adanya gabungan partai politik yang menjadi kekuatan misi dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.
"Karena realitas presiden yg terpilih itu tidak hanya semata-mata mendapatkan dukungan rakyat, tetapi harus memastikan efektivitas jalannya pemerintahan di parlemen," tukas Hasto.
Sebelumnya, Sinyal dua partai politik bakal bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Partai Gerindra dan PKB terus mengemuka.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pihaknya intens melakukan komunikasi dengan kedua partai tersebut.
"Terhadap partai yang akan kita ajak koalisi tentunya masih dalam komunikasi yang intensif," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Diketahui rencana merapatnya dua parpol di parlemen ke koalisi Gerindra-PKB diungkapkan Sekjen Ahmad Muzani. Namun Muzani tak menyebut partai itu.
Dikatakan Dasco, bukan tidak mungkin kedua parpol itu bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB.
Dasco juga enggan mengungkapkan identitas kedua parpol yang dimaksud, dikarenakan masih dalam tahap penjajakan.
"Bahwa apa yang disampaikan oleh pak Muzani itu bukan juga hal yang tidak mungkin," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
"Kami juga tidak mau mendahului untuk menyebutkan nama-nama partai tersebut, takut juga akan mengganggu komunikasi-komunikasi yang sudah ada," tandasnya.
Dua Parpol di Parlemen Disebut Bakal Gabung Koalisi Gerindra-PKB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada dua partai politik yang memberikan sinyal akan bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentuk Partai Gerindra dan PKB.
Kedua partai tersebut, lanjut Muzani, merupakan partai yang memiliki kursi di parlemen.
"Jika dimungkinkan maka tiga sampai empat partai politik Insyaallah bisa bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB yang bisa bertambah satu sampai dua partai lagi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Muzani tidak menyebutkan secara detail dua partai yang dimaksud, namun yang jelas, menurut dia, adalah partai yang eksisting di parlemen.
Wakil Ketua MPR RI itu mengakui sudah ada pembicaraan dengan dua parpol tersebut, tetapi masih dinamis.
"(Ada) sinyalnya belakangan tetapi insyaallah sudah mulai ada pembicaraan, warna-warnanya juga sudah mulai kelihatan dari kejauhan. Kadang-kadang gelap lagi, kadang-kadang terang lagi seperti itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Muzani menegaskan koalisi Gerindra-PKB merupakan koalisi terbuka terhadap semua partai politik.
Hal ini, kata dia, seusai dengan prinsip Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menginginkan banyak partai yang bergabung dengan KIR untuk membangun Indonesia raya yang lebih baik.
"Prinsip Pak Prabowo adalah satu, Indonesia begitu besar, Republik Indonesia begitu luas, rakyatnya begitu banyak 270 juta, maka mengurus negara segede ini harus dengan kekuatan yang besar, termasuk dengan kekuatan partai politik yang juga besar. Diurus dua partai saja rasanya tidak cukup, tiga paratai belum tentu sanggup, karena itu lebih banyak lebih baik," tandasnya