Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah berkomitmen fokus mencegah praktik politik identitas saat perhelatan Pemilu 2024.

Politik identitas dinilai menodai pelaksanaan Pemilu, serta memicu konflik antar-masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan, politik identitas adalah strategi politik yang merusak karena mengedepankan identitas, bukan gagasan rasional.

Namun, kata dia, praktik politik identitas dan politik SARA selama ini terus menerus membayangi dinamika pemilihan di berbagai tingkatan di Indonesia.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebut bahwa politik identitas juga dapat memicu konflik di tengah masyarakat, yang juga mengancam persatuan bangsa.

"Karena itu, menuju Pemilu tahun 2024, NU sendiri menetapkan politik identitas ini sebagai perhatian utama," kata Gus Yahya dalam sebuah Webinar Kemendagri, Rabu (25/1/2023).

Menurutnya, salah satu cara yang dilakukan NU untuk mencegah politik identitas adalah melarang peserta pemilu menggunakan identitas Nahdlatul Ulama di ajang Pemilu.

Sebab, pada Pemilu 2019 lalu masih ada kandidat yang memobilisasi dukungan publik dengan menggunakan identitas NU.

"NU mencegah digunakannya identitas NU sebagai senjata politik dalam kompetisi nantinya," katanya.

Mantan juru bicara Presiden Gusdur itu juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak bisa mengurangi ketegangan politik antar kubu dan mencairkan politik identitas yang kadung muncul.

Sebab, kubu politik yang saling bertarung saat Pilpres pada 14 Februari 2024 bisa saja berkoalisi saat Pilkada pada 27 November 2024.

"Eksperimen pemilu serentak dari pusat ke daerah, dari pilpres sampai pilkada, ini sebetulnya eksperimen yang menarik karena akan mengacak pada saat yang sama formasi koalisi di antara para pihak yang terlibat,” ujar Gus Yahya.

"Semoga ini bisa memberikan penahan yang efektif dari kecenderungan politik identitas," lanjutnya.

Baca juga: Kornas Ganjarist Dukung Arahan Jokowi Lindungi Warga dari Pengaruh Politik Identitas di Pemilu 2024

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris PP Muhammadiyah H Muhammad Izzul Muslimin mengatakan Muhammadiyah turut menyoroti politik identitas saat gelaran Pemilu 2024.

Izzul mengatakan, identitas adalah sebuah keniscayaan di Indonesia karena bangsa ini terdiri atas beragam suku dan agama.

Masalahnya, kata dia, identitas ini dimanfaatkan oleh para politikus untuk mendulang dukungan.

Alhasil, masyarakat mengalami penguatan identitas, yang pada akhirnya bisa memicu konflik.

Dia menilai, pangkal masalah politik identitas saat ini ada para kontestan itu sendiri. Mereka melakukan segala daya upaya agar bisa menang tanpa memikirkan dampak yang akan muncul.

"Karena itu, kita berharap bagaimana ke depannya terutama untuk pelaksanaan Pemilu 2024 nanti supaya hal-hal yang menjadi penyakit dari pemilu ini bisa kita kurangi, syukur-syukur bisa kita singkirkan," kata Izzul.