Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai sikap Partai Golkar yang mengedepankan rekam kerja atau rekam jejak ketimbang pencitraan dalam mengusung calon presiden.
Sikap Golkar tersebut, menurut Wasis, karena Golkar sebagai parpol besar memiliki sikap politik sendiri, tidak mengikuti arus parpol lain yang pentingkan elektabilitas dan citra.
“Sikap ini mencerminkan bahwa Golkar sebagai parpol besar mempunyai prinsip politik yang dipegang daripada ikut arus,” kata Wasis saat dihubungi, Rabu (25/1/2023).
Wasis menilai, capres yang memiliki rekam jejak patut dipertimbangkan masyarakat.
Terlebih, bisa menjadi alternatif bagi publik untuk mengevaluasi capres yang akan maju di Pemilu 2024.
Baca juga: Airlangga Hartarto Dukung Pemilu Proporsional Terbuka: Kalau Sistem Tertutup Rajanya Golkar!
“Soal kelayakan, hal itu bisa jadi opsi alternatif bagi publik dalam mengevaluasi figur yang akan maju Pilpres,” kata dia.
Capres dengan rekam jejak, kata Wasis, bisa menjadi uji publik bagi partai politik untuk mempromosikan rekam jejak sebagai pertimbangan pemilih.
Wasis menyarankan, agar capres dengan rekam jejak baik seperti Airlangga Hartarto yang paling penting saat ini kampanye dengan masif, termasuk dengan menggunakan media sosial sebagai tempat mempromosikan diri.
“Tentu yang paling utama adalah kampanye intensif melalui sosmed,” kata Wasis.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga tak mempersoalkan elektabilitas ketua umum partainya Airlangga Hartarto yang masih berada di bawah bakal calon presiden lain.
Menurut Lamhot, Airlangga yang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian RI itu sedang fokus membenahi perekonomian Indonesia.
Baca juga: Jokowi Dikabarkan Telah Bertemu Ketua Umum Parpol Bahas Reshuffle Kabinet, Ini Kata Airlangga
"Pak Airlangga itu fokus kerja. Jadi tidak seperti orang lain yang sibuk dengan pencitraan. Tren elektabilitasnya juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan naik," kata Lamhot kepada wartawan, Senin (23/1/2023).
Legislator Komisi VII DPR RI itu menilai elektabilitas bukanlah sebagai satu-satunya pegangan di Pemilu 2024.
Dikatakan Lamhot, hasil survei bisa dilihat usai seluruh calon presiden terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang jatuh pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
"Kalau sudah terdaftar kan ada keterbatasan pilihan, kalau sekarang kan banyak pilihan, maka angkanya tersebar ke mana-mana, dan patut diingat Airlangga tidak punya dosa politik," ujar dia
Lamhot meyakini elektabilitas Airlangga bakal menanjak naik.
Pasalnya, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga dinilai telah berbuat banyak agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi.
"Kita tahu Pak Airlangga Ketua KPC-PEN. Ini kan buah kinerja dari Menko Perekonomian. Pertumbuhan ekonomi kita bertahan bahkan tumbuh, dan itu diakui nasional dan internasional saat G-20," kata dia.
Lamhot berpandangan capres ke depan harus diisi orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera.
"Sehingga, investasi masuk, pertumbuhan ekonomi positif, dan lapangan kerja otomatis akan bertambah. Itulah kelebihan Pak Airlangga dibandingkan nama-nama lain," tambahnya.
Selain itu, Lamhot menilai Airlangga sangat memperhatikan terhadap ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Golkar Yakin Elektabilitas Airlangga Bakal Naik Seiring Capaian Positif Sebagai Menko Perekonomian
Salah satu contohnya dengan menambah alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga mencapai Rp 128 triliun lebih.
"Kebijakan ini jelas menumbuhkan ekonomi rakyat kecil yakni tumbuh dan berkembangnnya sektor UMKM. Calon presiden ke depan haruslah yang memahami tantangan ekonomi global, terlebih saat ini krisis global tengah mendera dunia," pungkasnya.
Sebagai informasi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengisyaratkan bakal segera mengumumkan figur yang akan diusung sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. Rencananya, figur itu bakal diungkap pada Februari 2023 mendatang.
Adapun KIB merupakan gabungan koalisi dari partai Golkar, PAN dan PPP.
Mereka disebut akan menjadi poros ketiga dari daftar bursa nama capres yang telah beredar.