Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menanggapi soal wacana duet Ketum Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Hashim mengaku Gerindra akan terbuka jika nantinya Ganjar ingin bergabung dengan Prabowo di Pilpres.
Namun dengan catatan Prabowo harus menjadi calon presidennya dan Ganjar sebagai calon wakil presiden.
"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden."
"Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," kata Hashim dalam tayangan Live Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (14/3/2023).
Lebih lanjut Hashim pun mengungkapkan alasan mengapa Prabowo yang harus menjadi capresnya jika diduetkan dengan Ganjar untuk Pilpres.
Baca juga: Ganjar Dinilai Lebih Tepat Jadi Cawapres jika Duet dengan Prabowo, PDIP: Jelas Tak Mungkin
Menurut Hashim, Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar.
Selain itu dari segi umur, Prabowo juga berumur 15 tahun lebih tua dibandingkan Ganjar.
Dari segi pengalaman juga Hashim merasa Prabowo memiliki pengalaman yang jauh berbeda dibanding Ganjar.
"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan," terang Hashim.
Baca juga: Wacana Duet Prabowo dengan Ganjar di Pilpres, Prabowo Mania: PDIP Legowo-lah, Kasih Kesempatan
Untuk itu Hashim menegaskan, Gerindra akan terbuka menerima Ganjar jika Gubernur Jateng itu ingin berduet dengan Prabowo.
Namun Prabowo tetap harus menjadi capresnya dan Ganjar menjadi cawapres.
"Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami (Gerindra) terbuka dengan itu, Pak Prabowo terbuka, sebagai calon wakil presiden," tegas Hashim.
Baca juga: Sepertiga Pendukung Jokowi Diprediksi akan Pilih Tokoh Ini di Pilpres: Prabowo atau Ganjar Pranowo?
Tanggapan PDI-P
Wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 mencuat usai keduanya akrab menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kebumen .
Namun, di sisi lain, wacana ini juga membuat pertanyaan muncul, siapa yang akan jadi capresnya jika duet ini jadi diusung untuk Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa partainya belum bisa menyampaikan sikap soal usulan duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Menurut Hasto, seluruh keputusan partai baik soal pasangan capres-cawapres maupun tokoh yang akan diusung, merupakan ranah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: VIDEO Balas Gerindra, PKB Yakin Ganjar Pranowo Tolak Wacana Duet dengan Prabowo Subianto
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan media soal Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang membuka peluang menduetkan Prabowo-Ganjar di Pilpres.
"Ya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat," kata Hasto saat ditemui di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).
Hasto pun menjelaskan, bahwa kewenangan Megawati memutuskan pencapresan sudah berjalan di PDIP selama 10 tahun terakhir.
Hal tersebut bisa dilihat dari pengusungan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Jadi, kalau kita lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya, Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan calon presiden dari internal PDI Perjuangan, pada saat itu adalah Bapak Jokowi," ujar Hasto.
Baca juga: PKB Sebut Wacana Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres Ganggu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
Hasto pun menegaskan bahwa calon presiden (Capres) harus berasal dari kader PDI Perjuangan. Tetapi, peluang kerja sama dengan Gerindra masih sangat terbuka.
"Ya penawaran kerjasama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan," tegas Hasto.
"Sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut turut, tentu saja kami akan mengusung calon presiden dan inilah sebagai konsekuensi dari keputusan Kongres Ke-lima pada tahun 2019 lalu," sambungnya.
(Tribunnews.com/FaryyanidaPutwiliani/Malvyandie Haryadi)