Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Perubahan merespons pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada seorang Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi. 

Juru Bicara Relawan Perubahan Indra Kusumah menilai hal ini sebagai hal yang perlu diwaspadai. 

Seluruh pihak diimbau untuk tetap menjaga agar pesta demokrasi 2024 berjalan lancar, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun yang berusaha menggagalkannya.

“Saya pikir clear pesan dari mas Anies, agar semua mesti waspada. Mengingat sebelumnya amat kuat isu amandemen konstitusi, hingga penundaan pemilu. Publik wajib menjaga bersama agar pesta demokrasi berjalan lancar. Karena memang mencederai konstitusi yang jelas mengatur pemilu 5 tahun sekali, dan batasan masa jabatan presiden untuk mencegah terulangnya kekuasaan absolut seperti zaman Orde Baru," kata Indra, kepada wartawan Senin (20/3/2023).

Terkait siapa sosok Menko yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut, Indra lebih menyoroti etika yang dijunjung oleh Anies untuk tidak menyebut nama Menko yang dimaksud. 

Menurutnya, yang perlu ditekankan adalah inti dari kritik tersebut, yakni mengenai pandangan untuk merubah konstitusi yang disampaikan di depan publik.

“Mas Anies menunjukkan tingginya etika beliau dengan tidak menyebut secara langsung pihak tersebut. Beliau ingin mengingatkan masyarakat bahwa orang-orang yang tidak peduli mengenai masa depan demokrasi dan memiliki pandangan inkonstitusional semakin berani mengumbar idenya di hadapan publik. Dan ini merupakan suatu kekhawatiran, dimana masyarakat bisa langsung melihat upaya sistematis terkait wacana tersebut," ucapnya.

Indra meminta agar masyarakat bisa lebih jeli dan tetap kritis dalam mengawal berjalannya tahapan pemilu 2024, yang tengah berlangsung. 

Menurutnya perlu kerja sama seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kualitas pemilu 2024.

"Berbagai kekurangan di pemilu sebelumnya benar perlu diperbaiki. Kita tentu berharap pemilu 2024 ini makin meningkat kualitasnya, kesadaran masyarakat memberikan suaranya juga tinggi, mengawal demokrasi semakin kritis, sehingga hasil daripada Pemilu 2024 ini akan lebih baik," pungkas Indra.

Sebelumnya, dilansir Kompas.com, Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator (menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuh Anies.

Baca juga: Anies Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Ngabalin: Saya Tidak Temukan Pejabat Buat Pernyataan Itu

Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.

Namun demikian, Anies menilai, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya.

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.

Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

"Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," ujar Anies.