Hal itu berdasarkan temuan terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada 12-17 April 2023.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan, sebanyak 59,2 persen responden menilai kondisi keamanan nasional positif.

Sedangkan ada 9,3 persen masyarakat yang menilai kondisi keamanan nasional buruk.

"Yang menilai positif mayoritas ada 59,2 persen, tang menilai positif kalau kita gabungkan antara yang menilai sangat baik dan yang baik," kata Djayadi dalam rilis survei bertajuk 'Peta Elektoral Pilpres dan Antisipasi Putaran Kedua', Rabu (3/5/2023).

"Jadi kondisi keamanan dianggap sangat baik oleh masyarakat, dan kita lihat kalau dari trennya selama hampir 20 tahun terakhir sejak 2004 hingga sekarang tren terhadap penilaian kondisi keamanam selalu positif," imbuhnya.

Sementara itu kondisi penegakan hukum nasional juga dinilai positif oleh publik.

Sebanyak 45,5 persen masyarakat memandang baik kondisi penegakan hukum nasional dan 19,5 persen menilai buruk.

Dijelaskan Djayadi, kondisi penegakan hukum nasional turut mengalami tren peningkatan.

Di mana pada survei yang dilakukan LSI pada Februari 2023 lalu, yang menilai positif kondisi penegakan hukum ada di angka 35 persen.

"Sedangkan yang menilai negatif itu menurun juga secara signifikan dari 29,6 persen pada Februari menjadi 19,5 persen pada April, penurunan yang signifikan," tandasnya.

Adapun survei itu dilakukan LSI pada 12 sampai 17 April 2023. Populasi dari survei ini dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.