Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Solo mengaku bersyukur DPP Partai Demokrat memutuskan menarik mandat dan dukungannya terhadap Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Ketua DPC Demokrat Solo, Supriyanto, mengungkapkan dari aspirasi yang ada, banyak yang menginginkan Demokrat mendukung Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Struktural dan kultural dengan kemarin (Demokrat) sudah bukan jadi bagian koalisi yang lama, itu bersyukur dan lega."
"Kami terus menyerap aspirasi masyarakat, itu memang mengarah ke Mas Ganjar," ungkap Supriyanto dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (7/9/2023).
Tetapi, Supriyanto menegaskan pihaknya akan patuh terhadap keputusan DPP Partai Demokrat.
"Semua bergantung pada DPP yang memutuskan, dan kami akan patuh."
"Tidak ada persoalan (seandainya DPP Demokrat memilih mendukung Prabowo), basic nasionalis ada di dua figur ini, sehingga tidak kesulitan kami mengimplementasikan instruksi DPP," ujarnya.
Baca juga: Demokrat Tak Sepakat Anies dan Cak Imin Gunakan Tagline Perubahan
Pandangan Demokrat di Daerah Masih Variatif
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Agust Jovan Latuconsina, mengatakan DPP saat ini tengah menyerap aspirasi dari jajaran di daerah.
Menurutnya, hingga saat ini masih ada variasi pilihan, antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
"Dari bawah kemarin kami baru melaksanakan commanders call, rapat yang dihadiri seluruh Ketua DPD se-Indonesia, kita meminta pendapat masing-masing dan hasilnya beragam."
"Ada yang menyarankan bergabung dengan kubu Pak Ganjar, ada yang menyarankan bergabung dengan Pak Prabowo, dengan beragam reasoning-nya," ujar Jovan.
Baca juga: Elite PKS: Kami Sudah Bulat Dukung Anies Baswedan
Demokrat Ingin Jadi Partai Pemerintah di 2024
Sementara itu Jovan juga menyampaikan Demokrat bertekad masuk jajaran pemerintahan di tahun 2024 mendatang setelah dua periode menjadi partai oposisi.
Meski ada peluang membentuk poros baru, Demokrat dikatakan kemungkinan besar akan merapat ke dua koalisi yang sudah ada, baik kubu Prabowo Subianto ataupun kubu Ganjar Pranowo.
"Jawabannya (kemana arah koalisi Demokrat) simpel sebetulnya, Demokrat sepakat mulai dari unsur pimpinan sampai di Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Demokrat bisa ikut koalisi yang menang untuk ikut duduk di pemerintahan," ungkap Jovan.
Jovan mengatakan, sejak awal Demokrat mengusung tagline perubahan dan perbaikan.
"Karena kita punya tema perubahan dan perbaikan, itulah sebabnya kita bercita-cita untuk bisa duduk bergabung di pemerintahan."
"Karena kalau tidak duduk di dalam pemerintahan, maka sulit melakukan perubahan dan perbaikan," ujarnya.
Menurutnya, selama menjadi partai oposisi selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Demokrat kesulitan menyuarakan gagasan perubahan dan perbaikan.
"(Dua periode) kami berperan sebagai pihak check and balancing, maka kita lebih tahu mana bidang dan sektor yang perlu diperbaiki, perlu diubah, catatan kami Insya Allah lebih lengkap daripada pihak pemerintah," ujarnya.
Ditambahkan Jovan, peluang duduk di pemerintahan akan menjadi lebih kecil bila membuka poros baru.
"Kalau mau buka poros baru, seberapa besar kans bisa menang untuk duduk di pemerintahan, atau sekadar namanya ada di dalam kertas suara, yang penting ikut berlayar untuk cocktail effect, itu sedang kita hitung.""
"Lalu kemana berlabuhnya? Apakah kubunya Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya to be honest, dua-duanya sedang kita jajaki, tapi kita menyerahkan kepada Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, kami yakin petinggi partai memutuskan yang terbaik bagi Demokrat," ujarnya.
Baca juga: Respons Juru Bicara Demokrat Sikapi Wacana Pertemuan SBY dan Megawati
Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan
Diketahui, Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) per Jumat (1/9/2023).
Hal ini merupakan keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Adapun keputusan ini diketahui melalui cuitan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon di akun X (Twitter), @jansen_jsp.
Tak hanya itu, Jansen menuliskan Partai Demokrat secara otomatis juga tidak lagi mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
"Keputusan MTP Partai Demokrat malam ini:
1. Kami Partai Demokrat memutuskan MENCABUT DUKUNGAN KE ANIES BASWEDAN dalam Pilpres 2024;
2. Kami Partai Demokrat memutuskan TIDAK LAGI BERADA/KELUAR DARI KOALISI PERUBAHAN karena telah terjadi pengingkaran terhadap isi piagam koalisi," tulisnya.
Baca juga: Soal Peluang AHY Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, PPP: Demokrat Masuk Saja Belum
Seperti diketahui sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah secara sepihak menunjuk Cak Imin menjadi cawapres Anies.
Hal ini diketahui dari rilis pers yang diterima Tribunnews.com pada Kamis (31/9/2023).
Riefky mengatakan keputusan itu diambil usai Surya Paloh dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (29/8/2023).
Dirinya mengatakan penunjukan tersebut tanpa sepengetahuan anggota koalisi yaitu Partai Demokrat dan PKS.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky.
Baca juga: SBY Bongkar Dugaan Jokowi Terlibat di Balik Anies-Muhaimin, Ucap Musang Berbulu Domba Sindir Siapa?
Bahkan, Riefky menyebut bahwa penunjukan Cak Imin oleh Surya Paloh juga tanpa sepengetahuan Anies.
Ia mengatakan Anies baru tahu setelah Surya Paloh memanggilnya dan meminta agar menerima keputusannya.
Artikel lain terkait Pilpres 2024
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo Poerwoto)