TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atmosfer politik nasional menjelang pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terasa semakin hangat dan dinamis.

Pilihan masyarakat akan sangat bergantung pada komitmen-komitmen politik yang tersampaikan melalui ide dan gagasan serta umbar janji politik para Capres untuk meyakinkan para pemilih.

Adapun Capres yang mencitrakan dirinya siap untuk melanjutkan program ekonomi pro rakyat yang digagas Presiden Jokowi, identik dengan jagoan dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto.

Bahkan Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ekonomi “Jokowinomics” merupakan aplikasi nyata dari Pancasila dan diyakini menjadi pondasi kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya akhir-akhir ini mengemuka gagasan dari Prabowo Subianto untuk memberi makan siang dan susu gratis kepada setiap siswa sekolah jika dirinya terpilih menjadi presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Prabowo menyatakan program tersebut sebagai salah satu dari delapan Program hasil cepat 2024 – 2029.

“Kami akan menghilangkan kurang gizi, stunting. Caranya, akan kami beri makan siang untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu hamil," kata Prabowo dalam sambutan saat deklarasi relawan di Jakarta, Sabtu (07/10).

Ia mengatakan program itu nantinya akan bekerjasama dengan pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga Koperasi.

Mereka akan menjadi pemasok dari bahan kebutuhan pokok program tersebut, mulai dari ayam, telur, nasi, ikan, kacang hijau hingga susu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI), Frans Meroga Panggabean sangat mengapresiasi gagasan dari Prabowo Subianto karena baru kali ini terdengar program Capres yang turut menyertakan Koperasi dalam perwujudannya.

“Program ini sangat penting dalam mencegah kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak Indonesia sehingga masa depan generasi muda Indonesia menjadi berkualitas serta otomatis bonus demografi generasi muda akan berdaya saing tinggi sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat jadi kenyataan,” ujar Frans kepada awak media setelah menutup Sertifikasi Kompetensi Manager Koperasi di Semarang, Sabtu (14/10).

“Program ini diyakini juga akan mendongkrak percepatan ekonomi di wilayah pedesaan, di mana para petani dan peternak akan memiliki peluang untuk menjual hasil pertaniannya seperti beras, ikan, telur, sayur dan susu dengan wadah koperasi. Tentu saja ini akan memberikan efek domino pada ekonomi kerakyatan,” tambah Frans lagi.

Selanjutnya, apakah program itu masuk akal dan dapat direalisasikan? AMKI meyakini bahwa program tersebut sangat masuk akal.

Dengan total jumlah 44 juta orang murid dan jumlah hari sekolah yang berjumlah 255 hari dalam setahun, maka anggaran untuk program makan siang dan susu gratis diperkirakan mencapai Rp 266 triliun dalam setahun.

Lebih lanjut lagi, dengan jumlah balita 30.73 juta orang dan ibu hamil 4.8 juta orang maka kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan lebih dari Rp 400 triliun dalam setahun.

Mencermati perhitungan tersebut, AMKI yakin program ini masuk akal untuk dieksekusi meski membutuhkan biaya fantastis.

Biaya tersebut dapat dibentuk dengan cara memperketat monitoring dan pengawasan penggunaan anggaran negara.

Laporan Tahunan Penindakan Korupsi pada 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (tipikor) mencapai Rp. 42,75 triliun sepanjang tahun 2022. Adapun modus yang paling jamak dalam tipikor adalah penyalahgunaan anggaran pemerintah.

“Jangan sampai banyak celah yang membuka peluang penyelewengan anggaran, yang bocor-bocor harus kita tutup, yang maling-maling harus ditangkap malingnya, yang mark-up dan penggelembungan anggaran juga harus disikat,” tegas Frans.

Selain menutup kebocoran anggaran, Frans pun menyampaikan bahwa pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan refocusing anggaran pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pendemi Cocid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kalau kita cermati, total anggaran PEN dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 1.645 triliun atau rata-rata pertahun sebesar Rp 548.3 triliun. Nah kemarin sewaktu pandemi saja kita bisa refocusing anggaran, berarti kalau memang Pak Prabowo serius ingin merealisasikan program ini tentu sangat bisa dan sangat masuk akal,” ujar Frans.

Akhirnya Frans tegaskan bahwa AMKI mendukung penuh program Capres Prabowo Subianto tersebut karena selain konkrit mencegah kurang gizi dan stunting pada anak- anak Indonesia, juga sekaligus menjadi enforcement pemberantasan korupsi demi menutup kebocoran uang negara agar alokasi anggaran dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan program tersebut.

“Jadi AMKI sangat mendukung program Pak Prabowo ini karena sangat masuk akal untuk direalisasikan dengan strategi refokusing anggaran serta tentunya enforcement pemberantasan korupsi.”

“Lalu secara manfaat akan sangat besar sekali dampaknya. Melibatkan aktif koperasi otomatis akan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah,” pungkas Frans menutup pernyataannya.