TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki persamaan janji terkait riset dan inovasi nasional bila terpilih sebagai Presiden RI pada 2024 mendatang.

Anies dan Ganjar sama-sama tak mau pelit terkait anggaran riset.

Hal itu disampaikan Anies dan Ganjar dalam acara adu gagasan bacapres Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Warta Kota di Studio Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Janji Anies

Anies menilai Indonesia perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk keperluan riset. 

"Negara harus menyiapkan sumber daya yang cukup agar kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan benar dan obyektif," ucapnya. 

Baca juga: Anies Bicara Gagasan Perubahan, Bawa Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Susun Kebijakan

Anies mengatakan, langkah untuk menyiapkan SDM di antaranya dengan menambah alokasi dana atau anggaran riset. 

Menurutnya, anggaran riset di Indonesia rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Dan itu bisa dengan negara mengalokasikan dana, ditambah negara bermitra dengan privat sektor dan organisasi internasional, dengan dunia akademik domestik maupun global bentuk dari," kata Anies. 

"Insentif bisa dengan pajak dan monetary lainnya, terutama bagi privat sektor supaya dia mau investasi di sini," lanjutnya. 

Lebih lanjut Anies mengatakan, ada tiga bidang riset yang perlu dimasifkan di Indonesia. 

Di antaranya termasuk riset tentang penyebaran lapangan pekerjaan. 

"Riset-riset terutama yang berpengaruh pada nilai tambah, kedua pada penyebaran kesempatan lapangan pekerjaan, ketiga pada penambahan pusat-pusat perekonomian." 

"Sehingga penelitian-penelitian ini akan bisa menjadi dasar bagi dilakukannya kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Tolak Pinangan PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud MD Ngaku Lebih Pas dengan Ganjar ketimbang Prabowo

Janji Ganjar

Sementara itu, Bacapres Ganjar Pranowo menyebut jika terpilih menjadi Presiden RI ke-8, maka ia berjanji akan memberikan insentif kepada periset dan pihak swasta.

"Kalau negara ini fokus maka meski ada penegasan yang harus kami lakukan, pemerintah memberikan penugasan riset ditingkatkan, swasta dilibatkan."

"Kenapa swasta juga tertarik coba kasih isentif kepada mereka, isentif kepada perusahaan, isentif kepada periset atau kami bisa menyelesaikan persoalan itu," ucap Ganjar.

Dilansir WartakotaLive, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, apabila insentif diberikan maka beberapa fokus hal seperti pangan, digital berbasis kecerdasan buatan dan transisi energi terbarukan dapat diselesaikan.

"Kalau itu diberikan maka yang ada dalam pikiran saya beberapa fokus isu penting itu akan bisa diselesaikan oleh satu titik dan dalam hal tertentu itu mesti betul-betul ada yang mengawasi," jelas dia.

Baca juga: Kata Ganjar soal Megawati Akhirnya Pilih Mahfud MD Jadi Cawapres

"Kalau perlu jadi pandangan nasional dan laporannya langsung ke presiden kalau disitu makanya tidak ada yang mengganggu pasti," imbuhnya.

Untuk itu ia meminta semua pihak yang terlibat bisa berkolaborasi dengan baik, penganggaran dan regulasi juga harus dipersiapkan dengan matang.

"Kebayang kan kalau Presiden cerewet mana hasilnya? sampai mana progresnya? Nah itu yang akan terjadi sama itu yang ada kaitannya dengan penganggaran dan regulasi seperti apa, maka selalu kami lihat problem yang muncul," jelas dia.

Ganjar mengatakan pemerintah harus bersikap tegas dan jelas terkait penganggaran kepada periset.

"Saya jelaskan regulasinya seperti apa sistem kelembagaannya seperti apa aktornya siapa. Kadang-kadang regulasi baik, lembaga dan sistemnya baik operatornya enggak baik, ketika punya komitmen untuk melaksanakan itu. Betapa sulitnya membuat sebuah aturan yang lebih adaptif pada perubahan yang ada."

"Kalau kami melihat cara penganggaran kami, kadang2 periset itu kan ada yang sukses dan tidak tinggal kita meminta kpd periset tentu pasti punya kemauan," jelas dia.

Bagaimana dengan Prabowo?

Diketahui, diskusi panel bertajuk ‘President Candidate’s Lecture: Iptekin untuk Ketahanan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia’ pada Selasa (17/10/2023) lalu juga mengundang Prabowo Subianto.

Namun, sang Menteri Pertahanan itu absen.

Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) berjanji akan tetap menyampaikan naskah akademik kepada Prabowo dalam kesempatan lain.

“Memang kami mengundang tiga bakal calon presiden, satu berhalangan hadir. Tetapi bukan berarti kami tidak akan bertemu, kami akan berupaya untuk ketemu supaya naskah akademik masuk (diterima) ke beliau (Prabowo),” kata Ketua Umum PPI, Ir. Syahrir Ika, MM usai acara pada Selasa (17/10/2023).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Milani Resti Dilanggi) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti, Fitriyandi Al Fajri)