Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Pro-Jokowi (Projo) menyikapi polemik yang timbul atas pengusungan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut Kepala Badan Pemenangan Pemilu Presiden (Bappilpres) DPP Projo, Panel Barus, sejatinya kondisi saat ini tidak perlu lagi diributkan.

Baca juga: Berikut Asta Cita Prabowo-Gibran: Perkuat Pendidikan hingga Singgung Soal Beasiswa Hingga S3

Kata Panel Barus, sudah seharusnya seluruh pihak mengikhlaskan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto," kata Panel Barus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Jawaban Gibran yang Dianggap Otomatis Keluar dari PDIP Usai Resmi Daftar ke KPU

Hal itu didasari karena saat ini, semua pasangan capres-cawapres sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum RI (KPU).

Dalam artian, dari tiga paslon yang ada yakni Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin sudah hampir pasti bertarung di Pilpres 2024.

Dengan begitu, menurut dia saat ini sejatinya narasi-narasi yang dikedepankan adalah untuk bagaimana caranya beradu gagasan.

"Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia," ujarnya.

Menurut Panel Barus, untuk saat ini, jangan lagi ada hal-hal yang sengaja dibuat untuk mendeskriditkan sosok Presiden Jokowi dari majunya Gibran Rakabuming.

Termasuk soal adanya narasi Presiden Jokowi disebut baper dengan PDIP karena adanya penolakan permintaan jabatan tiga periode.

"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar," kata Panel Barus.

"Tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu," sambungnya.

Baca juga: Hasto Isyaratkan Gibran Telah Keluar dari PDIP, Sebut Sudah Pamit

Panel menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang. 

Bahkan kata dia, berkali-kali Jokowi menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut.

Pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Presiden dalam pidato pembukaan Rakernas V Projo pada Mei 2022 di Borobudur, Jateng.

Projo lantas mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022.

Ketum PDIP Megawati kemudian mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023.

"Pengumuman sikap Projo tersebut justru karena arahan Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP," tukas dia.