Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, membuat klarifikasi terkait video pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD beserta bendera PDIP sebelum kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (31/10/2023).
Dalam video yang beredar tampak sejumlah petugas berseragam Satpol PP mencopot baliho bergambar Ganjar-Mahfud dari tempatnya dan dibawa ke tempat lain.
Demikian juga dengan bendera berlogo PDIP yang dicabut bersama bambunya kemudian digulung.
Video pencabutan baliho Ganjar-Mahfud di Bali diketahui dilakukan menjelang kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Pasar Bulan dan Balai Budaya Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa.
Sang Made Mahendra Jaya menegaskan, tidak benar baliho dan bendera tersebut dicopot permanen.
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali, Jokowi: ASN, TNI-Polri Semua Harus Netral
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," ungkap Sang Mahendra, Selasa (31/10/2023) dikutip dari Tribun Bali.
"Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.
Menurutnya, alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang dan tersebar di kota Denpasar sepanjang jalan di Batubulan sampai mendekati tempat acara.
Baliho Gambar Jokowi Juga Dicopot
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi, juga mengatakan berkaitan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan Baliho dan bendera Ganjar Mahfud MD dikatakannya memang sesuai sop pengamanan RI 1.
“Di situ ada Dandim dan Kapolres Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Harfendi.
Sementara itu Kepala Satpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan perintah penggeseran baliho didapat dari Pj Gubernur.
"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia, Selasa, dikutip dari Kompas.com.
Ia menegaskan, kebijakan itu berlaku untuk siapa pun.
"Tidak memandang itu bendera PDIP, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya. Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," kata dia.
"Termasuk baliho ada gambarnya Pak Jokowi pun yang di baliho PSI, kita cabuti juga deket Bendega (Renon) tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita," kata dia.
Ia mengatakan, penurunan atribut politik ini hanya untuk sementara dan akan dipasang kembali usai Jokowi dan rombongan meninggalkan lokasi kunker.
"Kita netral aja kaitan dengan atribut partai kita cabuti sementara. Kan mencabuti bukan merusak, baik-baik kita. Nanti setelah itu silahkan dipasang kembali kita. Enggak merusak kok. Karena itu kita melaksanakan tugas sesuai amanah saja, arahan saja," kata dia.
Kata Polisi
Sementara itu, Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menegaskan penurunan tersebut tidak tebang pilih.
Baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya milik partai tertentu.
"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu," ujarnya berdasarkan siaran pers yang diterima dari Polres Gianyar.
"Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," imbuhnya.
Respons PDIP
Sementara itu Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, turut mengomentari kabar dicopotnya baliho Ganjar-Mahfud.
Ia mengatakan perlu adanya investigasi terkait hal itu.
"Bali itu kita tahu sarangnya banteng, kandangnya banteng, jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera investigasi ke bawah," ungkapnya, dikutip dari Kompas TV, Rabu (1/11/2023).
"Dan itu saya bisa melihat sebagai provokator, tapi kalau banteng jangan diganggu, banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu," seloroh Komar.
"Banteng itu enggak ada cengeng-cengeng itu, kalau dia diam jagan diganggu, itu berbahaya," tegasnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Tribun-Bali.com/Wahyu Sri Utami) (Kompas.com)