TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah memiliki visi misi, satu di antaranya mengatasi persoalan kemiskinan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023.

Baca juga: Tangani Kemiskinan Ekstrem, Masyarakat Pesisir Perlu Diberdayakan

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023.

Lantas bagaimana cara capres dan cawapres dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Mengutip visi misi Indonesia Maju 2024 yang dipaparkan mereka, yaitu:

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat.

Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah.

Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0 persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan.

Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.

Selain itu, kedua pasangan ini pun melihat masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata.

Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat.

Selain itu program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Pasangan ini memiliki beberapa cara dalam mengentaskan kemiskinan, di antaranya:

Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung (“memberi ikan”) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan
sasaran;

Meningkatkan program yang bersifat tidak langsung (“memberi kail”) berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya;

Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan multisektor dengan target menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% (Maret, 2023) menjadi 4,0%-5,0% (2029); dan kemiskinan ekstrem ~0% (2026);

Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan dan papan, termasuk melalui program “JAS MERAH PUTIH”, Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah berbasis komunitas di desa dan kantong kemiskinan kota;

Memastikan akses dan keterjangkauan biaya layanan publik bagi masyarakat segmen ekonomi menengah dan bawah, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan;

Memperbaiki akurasi data kemiskinan, digitalisasi database kemiskinan Indonesia serta digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan;

Baca juga: Tekan Kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta Berinovasi Lewat Jaring Pengaman Sosial hingga Pelatihan UMKM

Membangun ekosistem Food Bank sebagai jembatan (redistribusi) antara pihak yang surplus makanan dengan yang membutuhkan makanan;

Mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran, komprehensif, dan inklusif melalui perluasan kepesertaan khususnya bagi kelompok informal miskin, lansia, dan rentan tanpa menciptakan ketergantungan;

Membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial yang merupakan payung bagi seluruh program perlindungan sosial yang dikelola oleh sebuah badan yang bekerja secara profesional untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas program.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Pasangan ini memaparkan beberapa hal dalam mengatasi kemiskinan dengan topik Negara Hadir dan Perlindungan Sosial Adaptif

Tingkat Kemiskinan 2,5% dan Kemiskinan Ekstrem 0%

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, adalah amanat konstitusi. Ganjar dan Mahfud bertekad menjalankan amanat tersebut dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif.

Percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN.

PKH 15 Juta Keluarga Penerima Manfaat

PKH akan kami tingkatkan dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima, sebagai komitmen kami untuk terus membantu rakyat.

Cukup Pakai NIK

Cukup menggunakan NIK sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan, dan layanan dari pemerintah.

Penguatan Sistem SATU DATA INDONESIA

Sistem data dan basis data yang aman, valid, dan akurat dengan pengelolaan data yang bisa berbagi pakai dan mendukung pertukaran data untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Dana Abadi Kesejahteraan Sosial

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus berkelanjutan. Sehingga dana abadi akan menjadi salah satu opsi kami untuk pembiayaan program-program kesejahteraan.