Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Kemananan Polri (Kabaharkam) Komjen pol Fadil Imran menyatakan, pihaknya akan menggelar tiga giat operasi untuk menjamin keamanan Pemilu 2024.

Dalam operasi tersebut Fadil menyatakan, pihaknya turut menggunakan dana yang dibagi menjadi dua tahun anggaran. Adapun dana yang digunakan Polri senilai Rp 2,5 triliun.

"Kegiatan operasi Mantap Brata, didukung oleh Dipa Polri, dibagi menjadi dua tahun anggaran yaitu 2023 dan 2024 dengan jumlah 2 triliun 500 miliar Rupiah," kata Fadli saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Senayan, Rabu (15/11/2023).

Kata dia, dari dua tahun anggaran itu kembali dibagi menjadi dua bagian kembali tiap tahunnya.

Di mana untuk tahun 2023 akan dialokasikan dana total Rp1,5 Triliun.

"Selanjutnya per tahun dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk Ops Mantap Brata Pusat di Mabes Polri dan utk Ops Mantap Brata di 34 Polda dengan bagian, Rp 1,5 triliun untuk tahun 2023 dengan alokasi 64,7 Miliar utk Ops pusat dan Rp937 miliar untuk wilayah Polda atau Ops daerah," beber dia.

Sementara sisanya, yakni senilai Rp1 Triliun akan dialokasikan untuk anggaran di tahun 2024.

Pembagiannya serupa yakni untuk operasi di Mabes Polri dan 34 Polda atau operasi di daerah.

"Untuk anggaran 2024, sebanyak Rp1 triliun dengan alokasi Rp53,6 Miliar untuk operasi pusat dan Rp96,3 miliar untuk operasi daerah," tukas Fadil.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran mengatakan pihaknya menggelar tiga model operasi untuk pengamanan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Fadil dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait pengamanan Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," kata Fadil.

Fadil menyebut operasi itu dilakukan mulai dari tahap pendaftaran capres-cawapres sampai pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden.

Dia menuturkan tiga model operasi itu, yakni operasi nusantara cooling system, operasi Mantap Brata, dan operasi kontijensi.

Fadil menjelaskan operasi nusantara cooling system adalah untuk mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalanganan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

"Kedua operasi Mantap Brata, operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu serentak tahun 2023-2024," ucapnya.

Sementara operasi kontingensi, dia menjelaskan bertujuan kepada penanganan gangguan nyata.

"Bersifat kontijensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme," ungkapnya.

Fadil menambahkan untuk kerawanan kontijensi, Polri telah menyiapkan 25 ribu personel pasukan Brimob. Lalu, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara dan 115 personel Densus 88 Antiteror.

"Terdapat pula 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi yaitu Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial, kedua aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan ketiga Aman Nusa II berisi tentang penanganan terorisme," imbuhnya.