Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengkritik kepergian seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum berangkat ke luar negeri dalam waktu bersamaan.
Akibatnya, tidak ada satupun komisioner KPU yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR pada Senin (20/12/2023).
Ray Rangkuti pun memberikan 'kartu kuning' kepada KPU sebagai simbol peringatan karena komisionernya berangkat ke luar negeri secara bersamaan.
"Menurut saya sampai saat ini, kalau tidak bisa dikasih nilai lima, minimal enam masih sedikit positif. Saya kasih kartu kuning, dan ini menurut saya bukan lelucon, ini serius," kata Ray Rangkuti dalam Diskusi Media GIAD di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Ia menilai tidak ada dasar bagi para komisioner KPU untuk meninggalkan agenda RDP ini.
Menurut Ray, RDP dengan DPR merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca juga: Titi Anggraini Kecewa KPU Dua Kali Mangkir Sidang: Tak Ada Itikad Baik
Rapat ini sedianya membahas penyesuaian PKPU hasil putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2023 dan konsultasi rancangan peraturan Bawaslu.
Kegiatan para komisioner ke luar negeri ini, menurut Ray, sangat tercela, karena rapat ini merupakan permintaan dari KPU sendiri.
"Saya sampai mengatakan ini imoral. Apalagi RDP ini atas permintaan KPU sendiri bukan permintaan komisi II, Bawaslu, ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” kata Ray.
"Karena sekarang ini meskipun sudah dicoret oleh KPU sebagian, berlaku sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (Ma) tetapi Peraturan KPU-nya belum direvisi," lanjut dia.
Baca juga: Berikan Ruang Peran Anak Muda Dalam Berdemokrasi: Kemenpora dan KPU Inisiasi Program MudaMemilih
Seperti diketahui, kabar kepergian para komisioner KPU ke luar negeri mencuat ke publik setelah tidak hadir pada RDP yang digelar Komisi II DPR RI pada Senin (20/11/2023).
RDP sedianya digelar untuk menindaklanjuti permohonan konsultasi dari KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 28p/kum/2023.
Pada rapat ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik ketidakhadiran KPU, karena tidak ada satu pun komisioner yang hadir dalam rapat pada hari ini.