Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berita hoaks jelang Pemilu 2024 dinilai harus diantisipasi seluruh lapisan dan elemen masyarakat di seluruh sendi kehidupan.
Diketahui, pencoblosan Pileg dan Pilpres 2024, tinggal 71 hari atau kurang tiga bulan.
Dan sejak penetapan pasangan capres cawapres Pilpres 2024, sudah banyak bertebaran berita hoaks yang dapat merusak persatuan dan kesatuan.
Imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar memberikan pandangan soal Pilpres 2024 yang akan datang.
Ia meyakini, Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, akan berlangsung dengan damai dan melahirkan pemimpin yang amanah.
Ia pun meyakini jika nanti pemicu konflik dalam pemilu seperti politik identitas serta politik yang menggunakan dalil agama tidak akan laku.
"Saya melihat masyarakat saat ini jauh lebih dewasa dalam menyikapi persoalan politik, " ujar Nasarudin, dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).
Dia mengingatkan, belajar dari sejarah sebelumnya di mana agama digunakan untuk kepentingan politik, hal itu tidak akan terjadi di masyarakat.
Baca juga: 96 Isu Hoaks Bertebaran dari 355 Konten Medsos, Menkominfo Terbitkan Desk Pemilu dan Buku Saku
Ia pun meyatakan, Pilpres 2024 jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan keagamanan itu tidak lagi akan menjadi pusat perhatian.
Sebab, masyarakat mulai paham bahwa untuk kepentingan sesaat jangan sampai memecah persatuan bangsa.
Oleh karena itu, diharapkan peran tokoh dan pemuka agama untuk membantu menciptakan penyadaran agama guna menangkal hoaks perlu diperkuat.
"Adanya faktor-faktor yang digunakan untuk memecah belah masyarakat di Pemilu tidak akan laku. Faktor pemuka agama dalam mencerahkan masyarakat juga perlu ditingkatkan," jelasnya.
Terpisah, Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori mengimbau seluruh warga NU dan masyarakat luas untuk sama-sama menjaga kondusifitas negara selama masa kampanye Pemilu 2024.
Ia menekankan pentingnya pesta demokrasi yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
Baca juga: Bawaslu Kaji Unsur Kelalaian Terkait Dugaan Kebocoran Data KPU
Dalam konteks pemilu, Akhmad mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi mulai dari kampanye hingga pemilihan dengan penuh tanggung jawab.
"Marilah pesta demokrasi 2024 nanti dan seluruh prosesnya mulai dari kampanye sampai pemilihan ini semua menjaga kekondusifan negara ini," ujarnya.
Dirinya menegaskan, pemilu bukanlah momen untuk merusak persatuan dan kesatuan negara, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kematangan demokrasi.
Selain itu, semua pihak harus menjalankan pesta demokrasi ini sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.
"Jangan sampai pemilu ini justru mengganggu, merusak, menjadi penyebab persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai ini rusak. Siapa pun yang dipilih oleh warga, marilah dipilih dengan tanggung jawab, dengan akhlak, moral yang mulia. Bagi semua tim sukses, bekerja dengan baik sesuai aturan dan undang-undang," jelasnya.
Lebih lanjut dia berpesan agar momentum kampanye tidak menjadi ajang saling mencaci-maki atau merendahkan pilihan yang lain.
"Boleh memuji-muji siapa pun yang menjadi pilihannya, tetapi tidak harus disertai dengan mencaci maki dan menghujat atau merendahkan pilihan yang lain. Jadi, silakan seluruh warga negara menyalurkan hak politiknya dengan benar dan penuh tanggung jawab,” tandasnya.
Dia juga mengingatkan, seluruh peserta pemilu, baik calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif merupakan haknya, namun tetap sebagai sebangsa setanah air sehingga jangan sampai saling bertengkar.
"Intinya, masing-masing masih saudara, itu yang paling penting," pungkasnya.