TRIBUNNEWS.COM - Pembentukan Media Center Koalisi Indonesia Maju oleh Kementerian Investasi menuai polemik.

Media Center Indonesia Maju ini berlokasi di di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat

Sejumlah hal menjadi sorotan mulai dari sumber dana hingga dinilai pemborosan anggaran dan berbau politis.

Alasan dibentuknya Media Center Indonesia Maju

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan Media Center Indonesia Maju dibentuk dengan tujuan terkait isu, informasi maupun masukan yang berkembang dalam Pemilu 2024.

Menteri yang juga menjadi pendukung Prabowo-Gibran ini beralasan upaya klarifikasi informasi Pemilu 2024 berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data," kata Bahlil, dalam konferensi pers, Senin (4/12/2023).

Dengan adanya Media Center Indonesia Maju, Bahlil berharap para wartawan bisa mengecek berbagai isu terkait pemerintah.

"Media Center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman (jurnalis) untuk meng-cross check karena ini kan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog," jelas Bahlil.

"Kami bentuk ini untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," ujarnya. 

Nama media center dan sumber pendanaan jadi sorotan

Pembentukan Media Center Indonesia Maju itu menuai sorotan di antaranya soal nama yang dipakai.

Pasalnya nama Indonesia Maju sama dengan nama koalisi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Bahlil berdalih, nama Indonesia Maju mengacu pada nama Kabinet bukan nama koalisi pendukung capres-cawapres. 

"Oh itu bro sudah tau kalau kabinet sekarang namanya kabinet indonesia maju? Udah tahu belum? Udah tahu? Iya kabinet namanya Indonesia Maju jadi tulis besar-besar ini media center Indonesia Maju," kata Bahlil.

Bahlil juga membantah Media Center Indonesia Maju berkaitan dengan politik. 

"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi."

"Tapi, saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.

Sementara itu, soal pendanaan, Bahlil enggan mengungkapnya.

Ia hanya mengatakan sumber dana yang dipakai merupakan sumber dana yang tidak melanggar aturan.

Bahlil mengatakan anggaran itu bakal dipertanggungjawabkan kepada Inspektorat kementerian. 

"Menyangkut anggaran nanti saya diperiksa inspektur saja. Itu urusan saya, itu ada mekanisme. Jangan saya lapor ke bro, saya lapor ke inspektur, yang jelas dana halal dan tidak melanggar aturan," kata Bahlil

Dinilai sebagai pemborosan

Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai pembentukan Media Center Indonesia Maju tidak memiliki urgensi. 

Terlebih pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bakal segera berakhir. 

Trubus justru menilai keberadaan Media Center Indonesia Maju saat ini bernuansa politis. 

"Sebenarnya tidak ada urgensi untuk itu. Kalau dilihat dari sisi urgensi karena pemerintahan ini juga mau berakhir. Pendirian media center seperti itu terlalu politis," kata Trubus dihubungi Rabu (6/12/2023).

Lebih lanjut, Trubus berpendapat keberadaan Media Center Indonesia Maju itu juga bakal menciptakan persaingan dengan lembaga pemerintah lainnya. 

"Jadi kalau mendirikan seperti itu kesannya lebih politis dan ada persaingan yang tak sehat nantinya dengan lembaga yang sudah ada," sambungnya.

Selanjutnya, kata Trubus, pendirian media center tersebut memboroskan anggaran negara. Ia menilai jika bertujuan untuk tepis isu hoax, tupoksi tersebut sudah di Kominfo.

"Jadi kalau ada media center lagi malah jadi pemborosan anggaran. Sebetulnya itu adalah tupoksi dari kominfo tinggal memperkuat Kominfo saja kalau mau seperti itu," ungkapnya. 

(Tribunnews.com/Daryono/Ibriza Fasti Ifhami/Rahmat W. Nugraha)