News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Soroti Pernyataan Bahlil, Politikus PDIP: Sejak Kapan Menteri Bicara Politik Partai Orang Lain?

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai acara Anugrah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politikus PDIP, Darmadi Durianto mengaku geram dengan pernyataan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadia yang menyebut kekuasaan partainya akan segera berakhir.

Darmadi menilai, pernyataan tersebut tidak selayaknya atau tidak pantas dilontarkan seorang Menteri Investasi yang terlalu jauh mencampuri urusan partai.

"Sejak kapan seorang menteri bicara politik partai orang lain? Jelas, ini ngawur dan tidak pada tempatnya. Bahlil ketimbang banyak ngomong sebaiknya fokus saja urus target investasi yang tak kunjung tercapai hingga akhir tahun ini," kata Darmadi, Kamis (28/12/2023).

Berdasarkan catatannya, target investasi yang dipatok pemerintah sebesar Rp1.400 triliun juga tak kunjung tercapai.

"Realisasinya nihil. Target investasi yang dikehendaki presiden Jokowi tak mampu dicapai Bahlil. Bahlil ini terlalu sibuk cawe-cawe politik ketimbang tuntaskan target investasi," ujarnya.

Selain itu, Darmadi menambahkan, progres para pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) angkanya masih sangat rendah.

"Ini kerjaan Bahlil untuk genjot NIB tapi dia gak lakukan itu. Berdasarkan data, dari 65 juta pelaku UMKM yang ada hanya 3 persen saja yang memiliki NIB. Itu artinya Bahlil tidak memiliki upaya serius mendorong pertumbuhan ekonomi. Ngawur dia itu gembar gembor nilai investasi Rp 1.400 triliun bisa tercapai, buktinya pertumbuhan ekonomi stagnan hanya di angka 5 persen. Kalau tercapai seharusnya pertumbuhan ekonomi naik donk," ujar Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Tak hanya itu, kata dia lagi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia terbilang masih tinggi, yakni sebesar 7,6 pada tahun 2022.

"Skor ini menunjukkan bahwa ada yang keliru utamanya soal biaya investasi yang terlalu tinggi. Bagaimana investasi mau masuk kalau hal-hal semacam ini tidak mampu dibereskan. Bahlil jangan banyak umbar retorika yang tak ada kaitannya dengan tupoksi dia," katanya.

Baca juga: Saling Sindir Menteri Bahlil dan Ganjar Soal Siklus 10 Tahun Partai Berkuasa, Bagaimana Awalnya?

Darmadi mengingatkan, PDIP adalah partai yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa dan negara ini.

"Suka duka sudah kami alami dalam mengawal perjalanan bangsa dan negara ini. Mulai ditindas orba hingga dikhianati saat ini. Bagi kami ucapan Bahlil tak lebih sebagai upaya dia menutupi kegagalannya dalam mencapai target investasi dan mencari perhatian agar jabatannya tak dicopot presiden. Dia mengalihkan ketidakbecusannya mengurus investasi dengan menyerang partai orang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi membuat jabatan kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden bisa diisi secara bergantian.

Ia kemudian menuturkan tak ada partai politik yang bisa berkuasa selama lebih dari 10 tahun sejak Indonesia memasuki masa reformasi.

"PDIP berkuasa sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati, ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun, nanti berganti lagi," kata Bahlil dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai Mahasiswa Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Jajaran pengurus Banteng Muda Indonesia (BMI) Jakarta Utara yang diketuai Andy Arif Widjaja, melakukan audiensi dengan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto. (istimewa)

Menurutnya, pascareformasi 1998 hingga 2009, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu berganti, dari PDIP, Golkar, lalu Demokrat.

Tak hanya itu, pemegang jabatan presiden juha terus berganti dari Presiden Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat dua periode atau 10 tahun.

"Demokrat bertahan hanya sampai 10 tahun, ganti lagi. Kalau di era Orde Baru itu sampai 30 tahun Golkar berkuasa," katanya.

Baca juga: Viral Video Anies Dikeplak Pria Bertopi, Timnas AMIN Bereaksi Hingga NasDem Kalbar Beberkan Fakta

Bahlil menyinggung kepemimpinan SBY juga digantikan oleh Jokowi dan PDIP menjadi partai penguasa selama dua periode.

Melalui pengalaman itu, Bahlil mengingatkan, bisa saja kekuasaan PDIP berakhir karena telah berkuasa selama 10 tahun.

"Sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun, nanti berganti lagi. Partai berikutnya juga apakah akan bertahan 10 tahun? Wallahualam," ungkap Bahlil.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini