"Jadi masing-masing paslon memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun kalau bicara pertahana dan keamanan, itu kekuatan ada di paslon 2 dan 3".

"Di palson 3, dia memiliki kekuatan diplomasi dan mereka paham betul ketika menyusun ini, bagaimana melihat ini dari geopolitik dan sejarah negara berdiri. Kepentingan dan tujuan nasionalnya apa," pungkas Yulis.

Dalam diskusi itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi juga merasa perlu kandidat capres 2024 mengutarakan definisi ulang atas makna dari politik bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia dalam urusan politik luar negeri.

"Berkaitan politik bebas aktif, saya masih bingung sebenarnya kita bebas aktif seperti apa," kata Muradi.

Menurutnya perlu ada penjelasan atau penegasan kembali terkait politik bebas aktif yang dianut Indonesia.

Misalnya apakah sikap netral terkait peristiwa politik di luar negeri masuk dalam kategori bebas aktif, atau apakah ikut skema perdamaian masuk bagian politik bebas aktif.

"Apa batasannya, apakah netral adalah bebas aktif, apakah ikut dalam skema perdamaian sebagai bagian dari bebas juga aktif atau seperti apa, kita merapat ke Iran itu bebas aktif atau tidak," kata dia.

"Karena perlu ada redefinisi atau pernyataan ulang, substansi dari politik bebas aktif. Jangan sampai kita karena abai dengan konflik di Timur Tengah, itu dianggap bebas aktif," jelas Muradi.

Sebagai informasi, KPU sudah melakukan persiapan di Istora Senayan untuk kesiapan debat mendatang pada 7 Januari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan 11 nama panelis dalam debat bagi ketiga peserta Pilpres 2024. 

Adapun berikut deretan 11 nama panelis debat ketiga yang sudah ditunjuk secara resmi oleh KPU RI:

Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia), Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus), Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia) dan Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani).

Lalu, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada), Dr. lan Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina) dan Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Baca juga: Kebijakan Pertahanan Anies Disebut Paling Genit, Ubah MEF hingga Tambah Jenderal Perempuan Disorot

Kemudian, Dr. Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan), Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (KSAL 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan), Philips J. Vermonte, Ph.D (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS) hingga Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.I.P. S.SI., M.T, M.SI. (Han) (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran). (Tribun Network/ Yuda).