News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Elite PAN Nilai Bahaya Bila Ada Capres yang Anggap Data Pertahanan Bukan Rahasia Negara

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyesalkan adanya Capres yang tidak memahami rahasia negara.

Hal itu disampaikan Yandri merespon adanya Capres yang menganggap data pertahanan bukanlah rahasia negara.

"Sangat berbahaya apabila orang seperti ini kalau menjadi Presiden. Negara bisa hancur kalau rahasia pertahanan nasional diumbar ke publik," kata Yandri, Rabu (10/1/2024).

Yandri mengatakan dalam debat ketiga Pilpres di Istora Senayan, Jakarta 7 Januari 2024 masyarakat bisa menilai kualitas setiap Capres.

Masyarakat bisa melihat mana Capres yang bisa menjaga rahasia negara yang sangat berhubungan dengan masalah keamanan, serta mana Capres yang hanya cocok untuk menjadi pemimpin di daerah saja.

"Ada Calon yang belum layak menjadi Capres, mungkin layak dan baik menjadi Gubernur. Walaupun kami yakin banyak gubernur-gubernur lain di Indonesia yang layak menjadi Calon Presiden," ujar Yandri.

Baca juga: Kubu Anies PeDe Bakal Menang di Jawa Timur Meski Khofifah Kini jadi Jurkamnas Prabowo

"Kemudian ada juga Calon yang belum layak jadi Capres, mungkin cocok dan baik menjadi dosen. Walaupun kami yakini banyak juga dosen-dosen lain di Indonesia yang layak menjadi Calon Presiden," sambung Yandri

Menurut Yandri ditengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian sangat penting bagi Indonesia memiliki Presiden yang mengerti dan memahami tentang geo politik, pertahanan dan keamanan, serta mempunyai jiwa patriot dan nasionalisme yang tinggi.

"Prabowo akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih disegani dan dihormati di pergaulan internasional," ucapnya.

Tidak hanya Yandri Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mengomentari debat Pilpres soal pertahanan.

Baca juga: Timnas AMIN Tak Gentar Khofifah Jadi Juru Kampanye Prabowo-Gibran

Ia mengatakan bahwa tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka ke publik.

Hal itu disampaikan Jokowi merespon adanya Capres yang ingin data pertahanan dibuka dalam debat Pilpres.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamaanan negara, yang berkaitan dengan Alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin, (8/1/2023).

Pasalnya kata Presiden masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.

Menurut Presiden data Pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara engga bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," pungkasnya.

Sebelumnya dalam acara debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2023, dua Capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin Prabowo Subianto membuka data Pertahanan ke publik.

Bahkan terjadi debat sengit antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada acara tersebut.

Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru. Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.

"Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya," kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID.

Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas dan batas usia pesawat.

"Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang telah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi focusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.

Kembali ke sesi Ganjar menjawab, Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya.

Ganjar juga menyebut Prabowo tidak mampu membantah datanya dan tidak mampu menampilkan data.

"Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengin data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya," kata Ganjar.

"Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah ini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri ke sini. Anda mau bilang angkanya, silakan berdiri ke sini, akan saya tunjukkan," sambungnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini