Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo melaksanakan hari ke-45 kampanye Pilpres 2024, pada hari ini, Kamis (11/1/2024).
Dalam kampanyenya, Anies, Prabowo, dan Ganjar saling menyerukan janji-janji pada rakyat ketika mereka terpilih menjadi presiden kelak.
Di antaranya, Anies Baswedan yang berjanji akan melakukan pembenahan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selanjutnya, Prabowo Subianto berjanji akan menghilangkan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat.
Terakhir, janji Ganjar Pranowo yang akan membuat key performance indicator (KPI) atau penilaian terhadap menteri di kabinet jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Berikut janji-janji kampanye Pilpres 2024 yang diserukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo:
Anies Baswedan akan Benahi Alokasi Anggaran IKN
Anies Baswedan menyebut wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dibangun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
Namun, apabila terpilih menjadi presiden, Anies mengaku bakal mengalihkan anggaran pembangunan IKN yang nilainya mencapai Rp466 triliun tidak hanya untuk mendirikan satu kota, tapi juga menyelesaikan berbagai masalah di Pulau Kalimantan.
Hal ini disampaikan Anies saat mengunjungi Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (11/1/2024).
"Sebagai sebuah wilayah keputusannya di undang-undang, tapi alokasi anggarannya kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya di satu tempat di situ."
Baca juga: Anies Puji PDIP dan Megawati, Sebut Konsisten Jaga Demokrasi, Ungkit Wacana Presiden 3 Periode
"Kami ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan, itu prioritas kita," kata Anies.
Lebih lanjut, Anies menyebut pihaknya akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mencari keputusan terbaik dalam pengelolaan anggaran IKN agar apa yang telah dikerjakan tidak merugikan negara lebih banyak.
Anies kemudian mencontohkan, apabila anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan rel kereta api dari Pontianak ke Samarinda, maka alokasi anggaran yang digunakan hanya membutuhkan Rp22 triliun saja.
Jumlah itu sangat jauh dari anggaran pembangunan IKN yang mencapai Rp466 triliun.
"Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api dari Pontianak sampai ke sini itu dibutuhkan Rp22 triliun, itu jauh lebih kecil untuk membangun sebuah tempat di IKN," terang Anies.
Prabowo Yakin Bisa Hilangkan Kemiskinan
Prabowo Subianto menghadiri acara 'Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran Provinsi Bengkulu' yang digelar di Balai Buntar, Bengkulu, Kamis (11/1/2024).
Di hadapan ribuan massa yang memadati lokasi konsolidasi, Prabowo Subianto tegaskan komitmennya untuk berjuang dan membela rakyat Indonesia.
"Walaupun saya diejek, difitnah, dihujat, tapi saudara, rakyat punya hati. Saya hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia," kata Prabowo, Kamis, dilansir WartakotaLive.com.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo Subianto turut mengungkapkan optimismenya untuk menghilangkan kemiskinan hingga menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca juga: Anies Kampanye di Samarinda, Muncul Spanduk: yang Menolak Bangun IKN Mau ke Samarinda Wal
"Saya benar-benar yakin kita bisa menghilangkan kemiskinan."
"Negara kita kaya, kita harus jaga dan kita buktikan begitu Prabowo-Gibran serta Koalisi Indonesia Maju menerima mandat, kita akan tegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan," kata dia.
Salah satu program yang telah disiapkan Prabowo-Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju untuk wujudkan cita-cita itu adalah program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak Indonesia di sekolah.
"Selain melanjutkan program-program yang berpihak kepada rakyat kecil, kami akan mulai segera memberi makan siang bergizi dan minum susu bergizi kepada seluruh anak-anak Indonesia," sambung Prabowo.
Baca juga: Atikoh Ganjar Menginap di Ponpes Miftahul Huda Usai Seharian Kampanye di Lampung
Ganjar Pranowo akan Buat KPI Menteri
Ganjar Pranowo menegaskan dirinya akan membuat data terkait KPI atau penilaian terhadap menteri di kabinet jika terpilih dalam pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bertajuk 'Menuju Indonesia Emas 2045' di Djakarta Theater, Kamis (11/1/2024).
Mulanya, Ganjar bercerita soal pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun.
Kata Ganjar, pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat soal adanya permasalahan yang kecil namun tak kunjung selesai diurus.
"Hal-hal yang sepele, tapi buat rakyat itu gak selesai selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele dan kita menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, eh, kamu tidak menjalankan yang bagus," kata Ganjar.
Baca juga: Rosan Roeslani Sebut Khofifah Sudah Teken SK Gabung TKN Jadi Juru Kampanye Nasional Prabowo-Gibran
Tak hanya itu, Ganjar juga bercerita kalau ada pengusaha yang memiliki persoalan dengan pemerintah namun tidak kunjung selesai.
Bahkan kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu, dirinya seperti seseorang yang tugasnya seperti menagih janji.
"(Kata dia) 'Pak Ganjar tolong dong selesaikan', rasanya dia seperti sedang membuat surat kuasa buat saya, untuk saya menjadi debt collector," kata dia.
Atas adanya aduan-aduan tersebut, Ganjar menyarankan untuk melaporkan ke layanan aduan kementerian.
Jika permasalahannya soal pengusaha, maka salah satu kementerian yang bisa diajukan laporannya adalah Kementerian BUMN.
Baca juga: Momen Jusuf Kalla Turun Gunung Temani Cak Imin Kampanye di Jatim, Langsung Sindir Kawan Marah-marah
Akan tetapi kata Ganjar, banyak masyarakat yang justru tidak dapat feedback atau timbal balik dari kementerian, karena sulitnya akses melapor.
"Kalau enggak. Dia merasa gak bisa, silakan lapor ke menteri. 'Yah, menterinya sulit ditemui. Ngantrinya panjang gak bisa'. Pakai government super aps, lapor, saya punya dashboard-nya. Oh ini, kalian gak bisa," beber Ganjar.
Atas kondisi itu, Ganjar menyatakan, akan membuat KPI khusus untuk menteri di kabinet jika terpilih nantinya.
Kata dia, dengan adanya KPI itu, maka jika ada menteri yang bermasalah dan tidak memberikan layanan yang baik akan digantikan atau direshuffle.
Baca juga: Kampanye di 3 Provinsi dalam Sehari, Prabowo Disambut Masif Rakyat
"Maka setuju gak Bapak, Ibu, kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet. Jadi kalau dia gak perform, yang nilai masyarakat lho ya," kata dia.
Namun, keputusan menempatkan menteri yang baru itu nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik pengusung.
"Bukan saya. Maka halo partai pengusung, tolong ganti. Tarik," tukas dia.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Janji Lanjutkan Program Jokowi, Prabowo Subianto: Saya Yakin Bisa Menghilangkan Kemiskinan
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra/Danang Triatmojo)(WartakotaLive.com/Alfian Firmansyah)