Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, membahas soal banyaknya pertambangan liar di Indonesia, di debat kedua cawapres di JCC, Minggu (21/1/2024).
Mahfud MD mencatat banyaknya mafia yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.
Sehingga, bukan menjadi hal yang sederhana untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan ilegal tersebut.
Bahkan, Mahfud telah mengirimkan tim untuk memberantas pertambangan ilegal, namun tak berhasil.
"Masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya (di pertambangan ilegal), banyak mafianya, saya setelah mengirim tim di lapangan ditolak, pun sudah ada Keputusan Mahkamah Agun," katanya, Minggu.
Pihaknya juga menyampaikan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seminggu lalu menyebutkan pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal.
"Dan itu dilindungi oleh aparat-aparat dan pejabat," katanya lagi.
Baca juga: Cak Imin Soal Mengatasi Perubahan Iklim: Tak Hanya Bisa Andalkan Proyek Giant See Wall
Mahfud juga mencatat saat ini tambang ilegal di Indonesia sebanyak 2.500, bahkan lebih dari itu.
Bahkan Indonesia menghadapi ribuan hektar deforestasi lantaran aktivitas ilegal tersebut, dan ini tentu saja merugikan bangsa.
Diketahui, debat keempat Pilpres 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini menjadi debat yang kedua sekaligus yang terakhir bagi para cawapres.
Tema debat yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Baca juga: Gibran Tak Ingin Pemerintah ke Depan Bergantung pada Energi Fosil
Total durasi khusus debat 120 menit yang terbagi dalam enam segmen.
Daftar 11 Panelis Debat Kedua Cawapres 2024
1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM)
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Mario Christian Sumampow)