Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, KENDAL - Safari politik ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui kelompok nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Tawang, Kecamatan Rowosari pada Selasa (23/1/2024).

Pada kesempatan itu ada seorang perwakilan komunitas nelayan yang menanyakan soal pengerukan sedimen dan sulitnya akses keluar masuk sungai bagi nelayan.

Program itu pernah diusulkan nelayan ke Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah dan direalisasikan oleh Ganjar.

Namun kini tidak berjalan optimal.

"Pertama yang saya pernah kami usulkan ke Pak Ganjar dulu untuk pengerukan sedimen sama muara. Karena itu akses untuk keluar masuk nelayan kesulitan. Kemarin sudah ada pengerjaan tapi belum maksimal," ujar perwakilan nelayan.

Baca juga: PDIP Respons Usulan Ganjar agar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto Ungkap Arahan Megawati

Berkesempatan bertemu Ganjar lagi, para nelayan pun ingin agar kelak Ganjar terpilih menjadi Presiden, seluruh dinas terkait perikanan dan kelautan bekerja cepat dan sat set seperti yang pernah dilakukan Ganjar di Jawa Tengah.

"Kita ingin semua dinas perikanan di sini sat set kerjanya (seperti Ganjar). Jadi ketika kita ada usulan itu segera ditindaklanjuti," ucap nelayan.

Sementara itu, Ganjar menampung dengan baik seluruh keluhan dan aspirasi yang disampaikan nelayan.

"Nelayan itu pernah kita datangi dia punya problem kenelayanan, fasilitas yang diberikan. Contohnya sedimentasi mereka minta dikeruk, yang kedua bagaimana menstabilkan harga," ucap Ganjar.

Capres berambut putih itu berjanji siap membantu dan memberikan fasilitas optimal untuk para nelayan.

Termasuk, kata Ganjar, membuat program Hapus Kredit Macet Petani dan Nelayan yang dicanangkan dalam 21 program unggulan Ganjar-Mahfud untuk mengurangi beban ekonomi nelayan.

"Rasanya butuh sistem informasi agar nelayan-nelayan kita bisa tahu berapa harga di tempat pelelangan sehingga mereka siap. Berikutnya bagaimana kita mengolah ikan agar jauh lebih baik," jelas Ganjar.

"Beberapa nelayan yang kemarin punya problem terhadap hutang di KUR dan itu bikin macet karena kondisi eksternalnya yang membikin dia tidak bisa bayar, kita akan hapuskan itu," sambung Ganjar.