Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, membenarkan pernyataan Ganjar Pranowo soal usulan dirinya mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud MD mengatakan rencana itu berdasarkan kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.
Ia pun memastikan akan mundur dari Menko Polhukam di saat yang tepat, secara baik-baik.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik."
"Jadi tidak ada pertentangan dari saya dan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar sendiri sebelumnya memang mengusulkan pejabat yang terlibat Pemilu 2024, terutama Mahfud MD, agar mundur dari jabatannya supaya tidak terjadi konflik kepentingan.
Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini respons Presiden hingga PDIP mengenai rencana Mahfud MD:
Presiden Jokowi
Rencana Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam, mendapat komentar singkat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi mengatakan apabila Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM), itu adalah haknya.
Ia juga mengaku menghargai Mahfud MD jika benar mundur sebagai Menko Polhukam.
"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi singkat seusai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Video Mahfud MD Tetap Tenang Respons Gimik Celingak-Celinguk Gibran Viral
TB Hasanuddin
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengapresiasi rencana Mahfud MD yang hendak mundur dari jabatannya sebagai menteri.
Menurut Hasanuddin, sikap Mahfud MD itu merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.
"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD."
"Patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya, bahkan termasuk presiden sekalipun, untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanya," tutur Hasanuddin, Rabu.
Ia pun berharap sikap Mahfud MD bisa diikuti kontestan pemilihan presiden (pilpres) lainnya.
Diketahui, dua kontestan pilpres masih mengisi kursi jabatan publik sampai saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo; dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.
"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik, seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," kata Hasanuddin.
"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," imbuhnya.
Fahri Hamzah
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, turut berkomentar soal rencana Mahfud MD mundur dari kabinet.
Awalnya, Fahri menganggap tak pantas bagi Mahfud MD mengkritik Presiden karena masih duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Baca juga: Sentil Menteri Jadi Timses dan Pakai Fasilitas Negara, Mahfud MD: Dosa Politik Racuni Anak Muda
Karena itu, Fahri menyarankan agar Mahfud MD keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.
"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa.
"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari (kabinet) Pak Jokowi. 'Saya mau menegakkan hukum, tapi saya dihambat oleh Presiden', ngomong gitu dong," tambahnya.
Meski demikian, Fahri menilai sampai saat ini Mahfud masih menikmati menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Dia masih menikmati itu juga (jabatan), enggak boleh ya," tukasnya.
PDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyinggung komitmen Megawati Soekarnoputri saat berkomentar mengenai rencana Mahfud MD.
Hasto mengungkapkan Megawati sudah berpesan kepada kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Sebab, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari segalanya.
"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting."
"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Hasto ditanya soal Ganjar Pranowo yang mengusulkan Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Hasto pun tak merespons pertanyaan tersebut.
Namun, politisi asal Yogyakarta ini hanya menjawab soal kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata Hasto.
"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," sambung dia.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Milani Resti/Taufik Ismail/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda)