TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya sebagai wali Kota Solo karena sering cuti kampanye Pilpres 2024.

Gibran adalah calon wakil presiden nomor urut dua yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Setelah ada desakan dari PDIP Solo, kini berhembus wacana DPRD Kota Solo akan menggunakan hak angket.

Baca juga: Etika Gibran jadi Sorotan dalam Debat Cawapres, Zulhas: Dia Sangat Santun

Fraksi PDIP DPRD Solo menjadi salah satu yang menyuarakan desakan itu. 

Kendati demikian, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menyampaikan belum ada laporan dari fraksi PDIP terkait wacana hak angket itu. 

Menurutnya yang terpenting bagaimana pemerintahan bisa berjalan efektif.

“Belum ada laporan ke saya. Ya mestinya melihat situasi kondisi.  Namun bagi saya yang penting masyarakat tidak terganggu,” kata FX Rudy, Selasa (23/1/2024)..

Menurutnya, banyak alasan yang bisa mendasari munculnya hak angket ini.

Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkali-kali tidak tercapai, lalu banyak proyek yang bermasalah.

“Ya ada toh alasan PAD tidak tercapai. Banyak proyek yang tidak sesuai dengan spek. Ada yang amblas," ungkap dia.

"Adanya pencalonan wakil presiden pelayanan tetap terganggu,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti APBD yang refokusing di awal tahun anggaran.

Baca juga: Bersama Para Tokoh Ulama di Solo, Gibran Hadiri Doa Bersama Menuju Pemilu Damai

Hal ini menunjukkan perencanaan yang tidak baik.

“Ini APBD belum jalan aja udah refokusing gimana. Jadi perencanaannya kan nggak baik. APBD belum jalan lho ini sudah ada perintah refokusing. Karena defisit 150 miliar," tutur dia.