TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya sebagai wali Kota Solo karena sering cuti kampanye Pilpres 2024.

Gibran adalah calon wakil presiden nomor urut dua yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Setelah ada desakan dari PDIP Solo, kini berhembus wacana DPRD Kota Solo akan menggunakan hak angket.

Baca juga: Etika Gibran jadi Sorotan dalam Debat Cawapres, Zulhas: Dia Sangat Santun

Fraksi PDIP DPRD Solo menjadi salah satu yang menyuarakan desakan itu. 

Kendati demikian, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menyampaikan belum ada laporan dari fraksi PDIP terkait wacana hak angket itu. 

Menurutnya yang terpenting bagaimana pemerintahan bisa berjalan efektif.

“Belum ada laporan ke saya. Ya mestinya melihat situasi kondisi.  Namun bagi saya yang penting masyarakat tidak terganggu,” kata FX Rudy, Selasa (23/1/2024)..

Menurutnya, banyak alasan yang bisa mendasari munculnya hak angket ini.

Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkali-kali tidak tercapai, lalu banyak proyek yang bermasalah.

“Ya ada toh alasan PAD tidak tercapai. Banyak proyek yang tidak sesuai dengan spek. Ada yang amblas," ungkap dia.

"Adanya pencalonan wakil presiden pelayanan tetap terganggu,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti APBD yang refokusing di awal tahun anggaran.

Baca juga: Bersama Para Tokoh Ulama di Solo, Gibran Hadiri Doa Bersama Menuju Pemilu Damai

Hal ini menunjukkan perencanaan yang tidak baik.

“Ini APBD belum jalan aja udah refokusing gimana. Jadi perencanaannya kan nggak baik. APBD belum jalan lho ini sudah ada perintah refokusing. Karena defisit 150 miliar," tutur dia.

"Kalau udah jalan itu ada post-majoring apa ini ndak ada apa-apa. Itulah yang dianggap fraksi PDI Perjuangan mengganggu pelayanan masyarakat,” imbuhnya.

Ada pun FX Rudy meyakini apabila fraksi PDIP DPRD Solo mengajukan hak angket itu pun dengan berbagai pertimbangan. 

"Kalau fraksi PDIP menyampaikan seperti itu atau fraksi lain berarti proses pelayanan agak terganggu karena sering ditinggal cuti. Perda yang belum ada perwalinya ditunggu banyak pihak ini kan mengganggu," jelas dia.

Baca juga: Sederet Pembelaan Kubu TKN Prabowo-Gibran setelah Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

"Silakan aja kita punya 30 kursi kalau mengusulkan hak angket pasti ada pertimbangan,” tambahnya.

Menurutnya, meski Gibran diusung oleh PDI Perjuangan saat menjabat Wali Kota Solo, keanggotaannya telah gugur semenjak ia mencalonkan diri melalui partai lain.

Dengan demikian tidak ada keterikatan untuk tidak mengeluarkan hak angket.

“Dia deklarasi dari partai lain kok kader dari mana," jelas dia.

"Kader itu patuh dengan AD ART dan aturan lain,” imbuhnya.

Hubungan tidak harmonis dengan wakil

FX Rudy mengatakan hubungan Gibran dan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa sudah tidak lagi harmonis semenjak pecah kongsi di Pemilu 2024. 

“Lah kalau pecah kongsi saya jamin pasti," ucap dia, Sabtu (20/1/2024). 

Perpecahan kongsi yang dimaksud FX Rudy, yakni setelah keputusan politik Gibran yang kemudian maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. 

Gibran tidak maju dari PDIP. 

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Ikut Ngomong soal Pernyataan Presiden Jokowi: Karena Dikaitkannya ke Kami

Dia memilih menjadi tandem Prabowo Subianto melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pasangan calon tersebut diusung gabungan partai parleman Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Sementara untuk gabungan partai non parlemen, diantaranya, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI.

"Tadinya diusung PDI Perjuangan, sekarang dicalonkan dari partai lain suka tidak suka komunikasinya terganggu,” ungkapnya.

Gibran memang sempat diusung PDIP dalam Pilkada Solo 2020. 

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut ditandemkan dengan Teguh Prakosa.

Penulis: Ahmad Syarifudin

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Wacana Hak Angket & Desakan Gibran Mundur, FX Rudy : Kalau Mengusulkan Pasti Ada Pertimbangan

dan

Kata FX Rudy soal Hubungan Gibran-Teguh di Pemkot Solo : Hubungannya Tidak Harmonis