Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagi-lagi Presiden Jokowi diserang kritik pedas.
Setelah pernyataan soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Kali ini orang nomor satu di Indonesia itu diserang soal pembagian bansos yang tak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kritikan ini datang dari PDIP, pasangan capres cawapres 01, Anies-Cak Imin dan Banggar DPR RI.
Ketua Banggar DPR Heran Kemensos Tak Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.
"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).
Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.
"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.
Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.
"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.
Baca juga: Dapat Dukungan dari Raja Dangdut, Anies: Kalau di Sana Punya Bansos, di Sini Punya Rhoma
Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.
"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ucapnya.
Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.
Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.
PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.
"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)
Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.
Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.
"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.
Baca juga: Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Cak Imin: Memalukan, Tunjukkan Kemiskinan Etika
Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.
"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.
Kritik Pedas Anies dan Cak Imin ke Jokowi, Khusus soal Bansos
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).
Pasangan Capres-Cawapres yang diusung NasDem, PKB, dan PKS tersebut dalam kampanyenya memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Anies dan Cak Imin memberikan kritik pedas soal pembagian bansos, netralitas presiden, hingga soal kondisi bangsa selama 10 tahun terakhir.
Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyoroti soal pembagian Bansos di tengah masa Pemilu.
Menurut Anies, bansos itu seharusnya mengikuti kebutuhan rakyat bukan kebutuhan politik.
"Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos," ujar Anies di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).
Menurut Anies, pembagian bansos tersebut harusnya terjadwal sedemikian rupa bukannya malah dibagikan mendekati Pemilu yang berujung pada wacana kebutuhan politik.
"Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai jadwal kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies.
"Yang memberi itu negara, yang menyampaikan aparat pemerintah. Jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas, dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya itu perubahan," ujarnya.
Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengimbau masyarakat bahwa pembagian bansos itu bukan pemberian satu pihak baik itu presiden, pemerintah atau bahkan seorang paslon di Pilpres 2024.
"Tolong semua rakyat paham bahwa (bansos) yang dibagikan presiden atau pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan suatu pihak," kata Cak Imin.
Tak lupa, ia turut mengajak para masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pihak yang memanfaatkan bansos tersebut secara sewenang-wenang.
"Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden, kita harap presiden adil. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan bukan sebagai politisi," tegas Cak Imin.
"Kualat nanti Pak," ujar Cak Imin.
Video Presiden Jokowi Bagi-bagi Amplop ke Warga Beredar di Medsos, Ini yang Sebenarnya
Beredar video di media sosial X (dulu Twitter) yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membagi-bagikan amplop warna putih kepada sejumlah warga termasuk tukang becak di pinggir jalan.
Video tersebut diunggah seorang pengguna X dengan narasi 'langsung dari tangannya sendiri' pada Senin, 29 Januari 2024.
Unggahan video tersebut telah dibalas lebih dari 1.300 pengguna, dan disukai 11 ribu, serta diunggah ulang 4.100 kali per Selasa (30/1/2024) pukul 19.40 WIB.
Dalam balasan netizen dunia maya, kegiatan yang dilakukan Jokowi dinarasikan sebagai bagi-bagi uang demi kepentingan Pemilu 2024.
Benarkah peristiwa tersebut?
Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, video tersebut memang benar adanya dan berlokasi di kawasan Pasar Kembang, Solo, Jawa Tengah.
Tapi video tersebut adalah video lama yang terjadi pada Minggu 9 April 2023 atau ketika belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar di KPU.
Baca juga: Jokowi Bagi-bagi BLT Rp 600 Ribu, Cair Bulan Februari, Cek Daftar Penerimanya
Kebenaran video tersebut adalah Presiden Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi dan sang cucu, Jan Ethes Srinarendra dan rombongan pasukan pengamanan presiden tengah berkunjung ke Pasar Kembang dan Pasar Kadipolo, Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/4/2023).
Pada kesempatan itu Jokowi dan Iriana membagi-bagikan amplop berisi uang dan sembako kepada warga sekitar yang berada di lokasi, seperti tukang becak hingga tukang parkir.
Sehingga, jika video yang diunggah di sosmed X tersebut dinarasikan sebagai bagi-bagi uang dalam konteks Pemilu 2024 maka narasi tersebut jelas adalah hoaks atau tidak benar. (tribun network/thf/Tribunnews.com)