Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menguraikan program Pendidikan sesuai dengan tema yang dipertanyakan panelis dalam debat terkahir capres, Minggu (4/2/2024).
Dalam penjelasannya, Anies membahas penghasilan setara dan adil terhadap tenaga pendidik.
Ia juga menyoroti masalah puluhan ribu tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Apakah tenaga pendidik di tempat anda bertanggungjawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yg setara?" ucap Anies dalam siaran langsung debat capres di YouTube KPU RI.
"Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi."
Lantas bagaimana fakta tentang jumlah puluhan ribu guru honorer belum diangkat P3K?
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan seleksi guru ASN PPPK sejak 2021.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam sebuah webinar menyatakan, seleksi dilakukan hingga tahun 2024 dengan menargetkan 1 juta guru honorer dapat terangkat menjadi ASN.
Nunuk menjelaskan, guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 berjumlah 544.000 orang.
Pada tahun 2023 masih berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296.000 orang guru ASN PPPK baru.
“Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800 ribu orang,” ungkapnya, dikutip dari laman Kemendikbudristek.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Utamakan Pembangunan Sistem Kesehatan Berbasis Promotif dan Preventif
Sementara dikutip dari Kompas TV, Pemerintah akan membuka 419.146 formasi PPPK bagi guru pada Rekrutmen ASN tahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani lewat kanal live IG bertajuk ”Ngopi Bareng Bu Nunuk” tentang ASN PPPK Guru, Jumat (5/1/2024).
Dengan jumlah formasi tersebut, maka guru non-ASN atau honorer sudah tidak ada lagi di sekolah negeri mulai tahun ini.
Sisa guru non-ASN di sekolah negeri saat ini sekitar 200.000 guru.
Sementara untuk tenaga kependidikan di sekolah, seperti pustakawan, laboran, atau tenaga administrasi, akan masuk dalam perekrutan tenaga teknis dalam Rekrutmen ASN 2024.
Diketahui, Kemendikbudristek mengajukan formasi sekitar 87.000 tenaga kependidikan berstatus ASN PPPK dari formasi sekitar 457.000 orang yang dibuka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) tahun ini.
”Ini tahun terakhir, tidak boleh ada guru honorer di satuan pendidikan negeri," kata Nunuk.
"Seharusnya, kan, November tahun 2023, tetapi diperpanjang. Beban untuk menjadikan guru non-ASN sebagai PPPK kami harapkan bisa lunas tahun ini. Jadi, kami terus berupaya untuk bisa melakukan seleksi secara maksimal sesuai formasi,” ujarnya.
Nunuk optimis formasi tahun 2024 dapat terpenuhi, terutama di daerah yang membutuhkan lebih banyak guru PPPK. Sesuai peraturan, seleksi dapat dilakukan hingga tiga kali.
Selain itu, Kemendikbudristek juga telah menetapkan Ruang Talenta Guru khusus bagi mereka yang lulus seleksi PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru.
Nunuk menyatakan bahwa pemerintah bertekad menyelesaikan pengangkatan guru PPPK untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mengangkat martabat dan kebanggaan profesi guru.
”Jadi, tidak ada lagi guru non-ASN, mereka mendapatkan gaji layak," ujarnya.
"Kalau sudah menjadi ASN PPPK, ada akselerasi bagi pendidikan profesi guru dalam jabatan sehingga guru mendapat gaji dan tunjangan sertifikasi guru. Peningkatan kesejahteraan dan kejelasan jenjang karier ini agar guru semakin fokus pada kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Penyelesaian rekrutmen satu juta guru pada tahun 2024 menyisakan sekitar 12.000 guru yang lulus nilai ambang batas, dikenal sebagai Prioritas 1 (P1). Mereka belum dapat ditempatkan karena tidak ada formasi yang tersedia pada tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023, sebanyak 230.707 guru PPPK diterima. Saat ini, jumlah total guru non-ASN yang menjadi ASN PPPK hampir mencapai 800.000 guru.
Untuk mencapai target satu juta guru, sebenarnya dibutuhkan sekitar 200.000 guru. Namun, rekrutmen tahun ini lebih difokuskan pada penggantian guru yang pensiun.
Debat Terakhir
Sebagai informasi debat capres 2024 terakhir ini mengusung tema “Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi."
Lalu, debat ini dimoderatori oleh jurnalis dari TVOne, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.
Selain itu, ada 12 panelis yang turut hadir dalam debat capres edisi kali di mana mereka merupakan ahil dan dosen dengan latar belakang beragam.
Adapun 12 panelis debat capres 2024 kali ini yaitu
- Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Prof Dr Aminuddin Syam SKM M Kes MMed Ed.
- Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar MA PhD.
- Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN PDM) Bahruddin.
- Pendiri PIKAT Demokrasi dan penasihat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto SSos.
- Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Prof Emiritus PM Laksono PhD.
Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo. - Ahli Teknologi Informasi/Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan Onno Widodo Purbo PhD.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Dra Reni Kusumowardhani MPsi.
- Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar SSi SH MM.
- Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan aktivis disabilitas Tolhas Damanik MEd.
- Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta Drs. Tukiman Tarunasayoga MS, Ph.D.
- Guru Besar di bidang PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia Prof Vina Adriany MEd PhD.
(Tribunnews.com/Chrysnha)
Artikel lain terkait Pilpres 2024