Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kritik terhadap Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dari civitas akademika Tanah Air.
Mereka di antaranya yang tersebar di sejumlah daerah mengagendakan aksi hingga mimbar akademik.
Latar belakang dari gerakan mahasiswa, alumni hingga dosen tersebut datang dikarenakan situasi dan kondisi Pemilu 2024 saat ini.
Seperti yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024) lalu.
Mereka melontarkan catatan dalam Petisi Bulaksumur menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.
Yakni mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak hukum dalam proses demokrasi hingga pernyataan Jokowi tentang kampanye politik.
Kemudian aksi tersebut diikuti oleh kampus-kampus ternama lainnya, seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya, Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Brawijaya (UB).
Kemudian hari ini Senin (5/2/2024), sejumlah kampus menyelenggarakan mimbar akademik dan tersiar di media sosial beberapa waktu lalu.
Yang pertama adalah mimbar akademik digelar oleh Sekolah Tinggi Filsafat dan Sekolah Tinggi Teologi se-Indonesia.
Agenda berjudul Seruan Jembatan Serong II, Nurani Memanggil berupa Undangan Seminar dan Konferensi Pers.
Acara berlangsung Senin pukul 11.30 WIB di halaman Depan STF Driyarkara, Jakarta Pusat.
Baca juga: Kampus Menggugat, Komisi X DPR : Guru Besar Bukan Partisan
Lalu UIN Syarif Hidayatullah Ciputat juga menggelar pembacaan pernyataan sikap alumni dan civitas akademika di Taman Landmark, Ciputat pada pukul 11.00 WIB.
Ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia mengundang seluruh civitas akademika dalam Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Pejuang Pendidikan.
Acara berlangsung di depan Partere UPI pada pukul 09.00 WIB.
Mimbar akademik keempat digelar oleh Universitas Airlangga dalam ajakan terbuka dalam pernyataak sikap bertajuk Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik.
Menurut jadwal, acara dilangsungkan di depan halaman gedung Pascasarjana Kampus Dharmawangsa Universitas Airlangga Surabaya pukul 10.30 WIB.
Daftar Universitas Gelar Mimbar Akademik:
1.UGM 31 Januari 2024
2.UII 1 Februari 2024
3.Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
4.Unand 2 Februari 2024
5.UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024
6.UNHAS 2 Februari 2024
7.Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
8.Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024
9.UI 2 Februari 2024
10.UMY 3 Februari 2024
11.UAD 5 Februari 2024
12.Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024
13.APMD 6 Februari 2024
14.UNPAD 3 Februari 2024
15.Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
16.UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Februari 2024
17.Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024
18.UNAIR 5 Februari 2024
19.LP3ES 3 Februari 2024
20.Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024
21.UMS 5 Februari 2024
22.Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024
23.Universitas Brawijaya 5 Februari 2024
24.Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024
25.STF Driyarkara 5 Februari 2024
26.Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024
27.Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024
28.Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024
29.Universitas Negeri Jakarta 6 Februari 2024
30.Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024
Kritik Wajar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) banjir kritikan dari kalangan civitas academica jelang Pemilu 2024.
Beberapa kampus yang telah melontarkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).
Setelah itu, kampus lain turut berbondong-bondong mengeluarkan pandangannya soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, kritik yang dilontarkan kepada Jokowi merupakan reaksi yang wajar.
Itu karena demokrasi di Indonesia, sambungnya, sedang tidak baik-baik saja akibat matinya etika negara.
"Demokrasi mengalami regresi karena matinya etika negara dalam menjalankan amanahnya," kata Bakir, Minggu (4/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.
Keberjalanan Pemilu 2024 telah terganggu oleh berbagai konflik kepentingan, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan batas usia capres-cawapres hingga keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi kali ini.
"Bisa jadi secara aturan memungkinkan, tapi secara etik langkah tersebut menunjukkan keberpihakan negara pada kelompok tertentu," sambungnya.
Lebih lanjut, Bakir menilai apabila situasi ini dibiarkan, maka itu bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
"Negara dikuasai, dimiliki, dan dinikmati oleh kelompok tertentu dan kelompok lain diabaikan bahkan dinegasikan," ujarnya.
Respons Jokowi
Di sisi lain, Presiden Jokowi telah buka suara perihal kritik yang dilayangkan oleh civitas academica kepadanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hal itu merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara dalam berdemokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi selepas melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).
"Itu hak demokrasi yang harus kita hargai," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sementara itu pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presidenm Ari Dwipayana, menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang Pemilu 2024.
"Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.
Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu adalah kebebasan berbicara dan hak demokrasi warga negara.
Terpisah, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga memberikan tanggapan mengenai petisi dari para akademisi ini.
Menurut cawapres nomor urut 2 itu, petisi tersebut dapat menjadi salah satu masukan yang akan dijadikan bahan evaluasi.
"Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima, ya. Masukannya terima kasih," ujar Gibran di Tangerang Selatan, Sabtu.
Selebihnya, pria yang menjabat sebagai Wali Kota Solo itu enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai masalah ini.
"Tanyakan yang bersangkutan aja," sambungnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Jokowi Banjir Kritikan Jelang Pemilu, Pengamat Anggap Wajar: Singgung Etika Negara.
(Tribunnews.com/Chrysnha/Deni/Taufik Ismail)(TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)