Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri angkat bicara soal isu operasi tekan rektor dengan meminta membuat video testimoni mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isu yang beredar, operasi ini dilakukan terhadap sejumlah rektor di Jawa Tengah termasuk Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran membantah soal isu itu. Dia menyebut hampir setiap hari polisi mendatangi tokoh masyarakat hingga tokoh agama dan bukan hanya rektor saja.

Baca juga: Penjelasan Kapolrestabes Semarang Soal Permintaan Video Apresiasi Jokowi kepada Rektor Unika

Hal ini merupakan tugas dari Operasi Nusantara Cooling System dalam rangka Pemilu 2024.

"Polisi hampir setiap hari mendatangi orang, bukan hanya rektor. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda," kata Fadil di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Rabu (7/2/2024).

Fadil mengatakan isu tersebut tersebar karena yang didatangi adalah rektor di tengah isu para civitas akademisi mengkritik pemerintahan Jokowi. 

"Ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fadil memastikan, apa yang dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Komentar Mahfud

Di tengah derasnya kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), calon wakil presiden 03, Mahfud MD, justru mengaku menerima laporan adanya semacam operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.  

Baca juga: Sosok Kombes Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang Bantah Adanya Intimidasi pada Rektor Unika Semarang

Mahfud mengatakan, para rektor itu diminta untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan kampus lain yang belakangan ini masif mengkritik pemerintah. 

Hal itu diungkap Mahfud MD saat acara 'Tabrak Prof' di Koat Kopi, Depok, Sleman, Senin (5/2/2024) malam.

"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat."