Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyinggung soal pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.
Hal ini disampaikannya saat acara "Tabrak Prof!" yang digelar di Post Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (7/4/2024).
Awalnya, Mahfud menegaskan bahwa keberadaan bansos merupakan pemberian dari negara kepada orang yang membutuhkan, dan bukan diakui diberikan oleh pihak-pihak tertentu.
"Bahwa bansos itu adalah kebijakan negara dan bukan hadiah dari presiden. Ini harus ditegaskan, nih."
"Karena ada juga, para menteri mengatakan 'nih dari Presiden Republik Indonesia', bahkan ada yang nambahi 'ini (dari) bapaknya wakil presiden, lho'," tuturnya.
Mahfud menjelaskan kebijakan pemberian bansos tersebut merupakan amanat konstitusi.
Sehingga, dia kembali menegaskan bahwa bansos bukan hadiah dari pejabat tetapi dari negara.
"Malah siapapun menjadi presiden kalau tidak memberi bansos ini, dianggap melanggar konstitusi."
"Oleh sebab itu, sebarkan kepada masyarakat bahwa bansos itu adalah hak masyarakat yang dananya diambil juga dari pajak," katanya.
Baca juga: Mahfud Kritik Kondisi KPK Kini: UU Diubah Jadi Tak Independen, Seleksi Pimpinan Kolutif
Lalu, Mahfud menyindir adanya pihak yang membagikan bansos di pinggir jalan raya.
Dia menegaskan, seharusnya, bansos dibagikan terhadap warga yang berada di desa-desa terpencil.
"Bansos itu diberi (ke) orang miskin, tempatnya bukan di jalan raya, tetapi di desa-desa terpencil," tegasnya.
Lantas, Mahfud pun mengkritik pembagian bansos yang sampai harus dilakukan oleh pejabat tinggi.
Dia menegaskan, pembagian bansos seharusnya bisa dilakukan oleh lurah ataupun camat agar menghindari kesan adanya politisasi di masa Pemilu 2024 ini.
"Dan yang membagi bansos itu, cukup lurah sebenarnya, cukup camat kalau perlu. Kalau kementerian, yang turun Menteri Sosial," kata Mahfud.
"Kalau tidak mau politisasi, ya seperti itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyinggung soal bansos yang tidak tepat sasaran.
Sehingga, dia mengungkapkan perlunya perbaikan terkait administrasi penerima bansos.
"(Penerima) Bansos itu harus tercatat, siapa yang berhak, alamatnya dimana, KTP-nya nomor berapa, berhak dapat apa."
"Ini (bansos) kalau dibagi di pinggir jalan berarti tidak ada administrasinya," pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah getol untuk turun langsung dalam pembagian bansos.
Contohnya saat dirinya membagikan beras 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, DIY pada 31 Januari 2024 lalu.
Baca juga: Jawaban Mahfud MD saat Ditantang Warga soal Hukuman Mati untuk Koruptor
Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium.
Adapun bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).
"Beras yang bapak, ibu, terima ini bukan beras medium, tapi beras premium," kata Jokowi.
Di sisi lain, selama membagikan bansos tersebut, Jokowi tidak pernah didampingi oleh Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini.
Dia justru kerap didampingi oleh sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Ketua Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024