Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memprediksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi pemerintahan 2024-2029.

"Bagi PDIP menjadi oposisi tunggal tidak jadi soal, meskipun membaca komposisi yang ada, setidaknya Koalisi Perubahan masih mungkin akan berada di oposisi, utamanya PKS," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Respons Demokrat Soal Kritik AHY Tidak Tahan Jadi Oposisi Karena Masuk Kabinet Presiden Jokowi

Saat ini berdasarkan hasil perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mendapat raihan suara tertinggi.

Dedi mengatakan, PDIP cenderung sulit untuk bergabung bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut, kata dia, ditenggarai hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tidak baik dengan para penyokong Prabowo-Gibran, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: NasDem Siap Jadi Oposisi? Begini Jawaban Surya Paloh

"Dan PDIP sudah miliki catatan panjang jika mereka tidak berkuasa, maka oposisi," ujarnya.

Sementara PKS, Dedi menuturkan, terkesan lebih mandiri, terbukti mereka tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Dan bagi PKS oposisi lebih menarik, faktanya ia kian meningkat dalam perolehan suara, dan itu bisa saja imbas independensi PKS," imbuhnya.

Belakangan mencuat kabar Presiden Jokowi sedang melakukan manuver agar parpol yang tak mendukung Prabowo-Gibran masuk dalam pemerintahan 2024-2029.

Kabar itu mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024) malam.

Jokowi mengatakan, pertemuannya dengan Surya Paloh adalah hanya pertemuan politik biasa.

Jokowi menyebut, dirinya hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk semua hal.

"Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan," kata Jokowi setelah meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI, di RSPPN, Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Terkait urusan politik, menurut Jokowi, diserahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di Tanah Air. Dia hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

"Yang penting nanti partai-partai (yang mengurus). Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai," ujar Jokowi.

Baca juga: Guru Besar Fakultas Hukum UMY Berharap Setelah Pemilu 2024, Lahir Partai Politik Oposisi yang Kuat

Sementara, Surya Paloh mengatakan, segala hal dibahas saat dirinya bertemu Jokowi, termasuk perkembangan politik kekinian.

"Hal yang ringan-ringan. Hanya bahas masalah makan malam saja dan membicarakan bagaimana keadaan, perkembangan, situasi yang ada ditengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih dari pada itu barangkali ya," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Lebih lanjut, Surya Paloh membantah ada ajakan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Dia menegaskan dirinya bersama NasDem akan berada di jalan Perubahan.

"Insya Allah," imbuh Surya Paloh.