Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Hasil penghitungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak tinggi di tengah proses penghitungan suara oleh KPU kini menjadi sorotan publik.
Diketahui sebelumnya suara PSI berdasarkan hasil real count KPU adalah 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB.
Kemudian pada Sabtu (2/3/3034), tepatnya pukul 15.00 WIB, suara PSI melonjak tinggi menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara.
Hingga kini data real count KPU Senin (4/3/2024), pukul 14.00 WIB menunjukkan suara PSI masih bertahan di angka 3,13 persen.
Capaian tersebut, juga berbeda dari hasil quick count sejumlah lembaga survei yang menempatkan PSI dengan perolehan paling tinggi 2,65 persen di Pemilu 2024.
Lonjakan suara PSI ini kemudian menuai kritik dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy.
Rommy menegaskan, PPP akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sedang direncanakan.
"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan," kata Rommy kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).
Dia mengatakan sejak sebelum Pemilu, dirinya sudah mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat.
Menurut dia, para penyelenggara Pemilu daerah ditargetkan agar perolehan suara PSI per kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 50 ribu suara.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Ada Penggelembungan Suara PSI, KPU: Jangan Terpaku Angka Tapi Foto C1
Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20 ribu suara per kabupaten/kota.
"Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," ujar Rommy.
Rommy menduga penggelembungan suara PSI dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
"Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu. PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket," ucapnya.
Baca juga: Suara PSI Menggelembung, Pengamat Khawatir Jokowi Punya Kepentingan Amankan Nasib Anaknya
Respons Lonjakan Suara PSI, Jokowi Tegaskan Itu Urusan Partai
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditanya perihal suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini naik mencapai 3,13 persen versi rekapitulasi perhitungan sementara KPU di Sirekap.
Adapun putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, merupakan Ketua Umum PSI.
Jokowi tidak menjawab secara detail soal urusan tersebut ke partai.
Jokowi hanya menegaskan, bahwa soal lonjakan suara PSI itu adalah urusan partai.
Sehingga sebaiknya publik menanyakan hal tersebut kepada pihak partai dan KPU.
"Itu urusan partai tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU," ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Pembelaan Grace Natalie
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menilai penambahan dan pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar.
Adapun Grace mengatakan itu usai sejumlah sorotan terhadap penambahan suara partainya yang mendekati 4 persen di rekapitulasi.
"Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3/3034).
Grace pun mempertanyakan kenapa hanya PSI yang menjadi sorotan.
"Bukankah kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung," kata Grace.
Grace kemudian membandingkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.
Baca juga: Suara PSI Melambung Cepat, Partai Kaesang Dibantu Istana? Ini Kata KPU
Grace mengatakan dalam lembaga survei Indikator Indonesia, PKB meraih hasil 10,65 persen, tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen.
Contoh lain disebut Grace, yakni suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.
PSI sendiri, menurut hitung cepat Indikator, ada di angka 2,66 persen sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Selisih PSI, kata Grace, lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya.
Grace juga mengatakan saat ini lebih dari 70 juta suara belum terhitung.
"Dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat. Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik," pungkas Grace.
Baca juga: Petinggi PPP Dengar Kabar Operasi Menangkan PSI Sebelum Pemilu 2024
KPU Buka Suara soal Dugaan Penggelembungan Suara PSI
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, tanggapi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, yang menilai ada penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024.
Merespons hal itu Idham mengungkapkan, bahwa di negara demokrasi semua orang berhak berkomentar.
Tetapi menurutnya komentar yang baik harus disertakan fakta dan data.
“Siapapun dalam negara demokrasi bisa berkomentar. Komentar yang baik adalah komentar yang dilandasi pada fakta ataupun data,” kata Idham kepada awak media di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (3/3/2024) sore.
Ia menjelaskan bahwa data yang dipublikasi di Sirekap, selalu disematkan foto formulir C1 hasil rapat pleno bersama.
“Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja. Tetapi mohon lihat foto formulir model C1 hasil plenonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu, yang ada di dalam formulir model C1 hasil pleno dengan data numerik sirekapnya, akurat atau tidak,” tegasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rahmat Fajar Nugraha/Reza Deni/Fersianus Waku)