Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mendoakan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesia Police Watch (IPW).
Mardani berharap Ganjar diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
Ia pun berharap kader PDIP itu baik-baik saja seusai dilaporkan IPW.
"Mendoakan Mas Ganjar dilindungi Allah SWT, semoga semua baik-baik saja," kata Mardani saat dikonfirmasi, Senin (11/3/2024).
Mardani mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menduga Ganjar Pranowo sedang dikriminalisasi karena kerap menggulirkan hak angket.
Baca juga: Kata Pengamat soal Dugaan Adanya Penguncian Suara Ganjar-Mahfud di Angka 17 Persen pada Data KPU
Menurutnya, semua dugaan yang diungkap tersebut bisa saja terjadi.
Apalagi, saat ini sudah masuk ke dalam era keterbukaan informasi.
"Di era keterbukaan semua bisa saja," ucapnya.
Sebagai informasi, IPW melaporkan Ganjar Pranowo atas dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno. Saat itu, Ganjar menjabat Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo.
Baca juga: Rekapitulasi Suara di Kalbar: Prabowo-Gibran Pertama, Disusul Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud
"Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).
Sugeng menjelaskan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan, yaitu berupa cashback dari perusahaan asuransi yang memberikan tanggungan jaminan kepada Direksi Bank Jateng.
"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback," imbuhnya.
Sugeng mengungkapkan, nilai cashback diperkirakan jumlahnya 16 persen dari nilai premi. Cashback 16 persen itu dialokasikan ke tiga pihak.
"Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP," ucapnya.
Sugeng menyebut, pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo.
Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun 2014-2023. Totalnya, menurut Sugeng, lebih dari Rp 100 miliar.
"Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen tuh. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana," imbuhnya.
Hasto Menduga Ganjar Dikriminalisasi
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, berbagai pihak yang menyerukan perlawanan untuk mengungkap kecurangan pada Pemilu 2024 mulai diintimidasi kekuatan tertentu.
Hal tersebut disampaikan Hasto ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Hasto menyebut, pihak yang selama ini menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 diintimidasi memakai instrumen hukum.
Termasuk, kata Hasto, terhadap calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyuarakan penggunaan angket dan kini mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata Hasto di lokasi.
Hasto bahkan menyebut media tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin menyuarakan angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu pemilu 2024.
"Itu setruman-setruman itu banyak sekali, ini media sudah banyak yang disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti," ujarnya.
Dia menjelaskan, berbagai pihak yang tidak setuju terhadap penggunaan hak angket berlindung di balik prosedural agar wacana itu gagal.
Misalnya, kata dia, para penolak angket menyarankan pihak yang mengusulkan hak parlemen itu memakai laporan ke Bawaslu terhadap kecurangan Pemilu 2024.
"Inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu ini, kan, demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka, opsinya bagaimana politik sebagai opsi, tetapi syaratnya harus muncul," ucap Hasto.
Hasto menuturkan, langkah intimidasi sebenarnya sudah dirasakan PDIP yang mulai berbeda jalan dengan penguasa pada Pemilu 2024.
Menurutnya, 54 persen kepala daerah yang berasal dari PDIP mengalami bentuk intimidasi pihak tertentu dengan memakai instrumen hukum.
"Kami punya 54 persen kepala daerah, digencet semuanya. Caranya, kepala dinasnya dipanggil dulu atas persoalan hukum. Lalu itu dijadikan instrumen untuk menekan," ungkap Hasto.
Hasto pun mengaku tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin bersuara menyikapi berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Dia bahkan menganggap pelaksanaan Pemilu tahun ini menjadi gabungan kecurangan kontestasi politik 1971 dan 2009 ketika aparat negara dipakai menekan lawan politik serta penggunaan bansos.
Namun, Hasto mengaku sudah ditempa kuat di PDIP dengan tidak takut menghadapi berbagai macam intimidasi menyuarakan kebenaran.
"Saya sering diintimidasi, tetapi karakter kami yang dibangun, semakin kami diintimidasi, semakin kami melawan," katanya.